Siswa SD Bunuh Diri Tak Mampu Beli Buku, Padahal Anggaran MBG Rp335 Triliun Bisa Gratiskan Pendidikan SD–SMP Selama 2 Tahun
NAVIGASI.IN – NGADA, NTT. Indonesia kembali berduka. Seorang siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditemukan meninggal dunia setelah diduga bunuh diri. Peristiwa memilukan ini bukan disebabkan oleh konflik keluarga, kenakalan remaja, atau pergaulan bebas, melainkan oleh satu alasan yang terdengar sederhana namun sangat menyakitkan: tidak mampu membeli buku dan alat tulis sekolah.
 |
| Siswa SD Bunuh Diri Tak Mampu Beli Buku, Padahal Anggaran MBG Rp335 Triliun Bisa Gratiskan Pendidikan SD–SMP Selama 2 Tahun |
Tragedi ini menyentak nurani publik. Di tengah gembar-gembor program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran fantastis mencapai Rp335 triliun, masih ada anak Indonesia yang merasa hidupnya tidak lagi layak dilanjutkan hanya karena tak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dasar.
Surat Terakhir yang Mengguncang Hati Bangsa
Sebelum mengakhiri hidupnya, korban meninggalkan sepucuk surat untuk sang ibu. Surat itu ditulis dalam bahasa daerah setempat, sederhana namun sarat kepedihan. Isinya membuat siapa pun yang membacanya terdiam dan menitikkan air mata:
“Kertas tii mama reti, mama galo zee, mama molo ja’o, galo mata mae rita ee mama, mama jao galo mata, mae woe rita ne’e gae ngao ee, molo mama.”
Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi:
“Surat buat Mama Reti. Mama, saya pergi dulu. Mama relakan saya pergi. Jangan menangis ya Mama. Mama saya pergi. Tidak perlu Mama menangis dan mencari atau merindukan saya. Selamat tinggal Mama.”
Tak ada amarah. Tak ada keluhan. Tak ada tuntutan. Hanya permintaan agar sang ibu tidak menangis. Inilah potret nyata betapa berat beban psikologis yang dipikul seorang anak kecil, jauh melampaui usia dan kematangannya.
Pendidikan Dasar yang Belum Sepenuhnya Gratis
Selama ini, pemerintah sering menggaungkan bahwa pendidikan dasar di Indonesia telah “gratis”. Namun realitas di lapangan berkata lain. Biaya pendidikan bukan hanya soal SPP, melainkan juga buku pelajaran, LKS, alat tulis, seragam, sepatu, tas, hingga biaya transportasi.
Bagi keluarga di perkotaan, biaya tersebut mungkin terasa ringan. Namun bagi keluarga di daerah tertinggal seperti NTT, dengan penghasilan tak menentu dan tingkat kemiskinan tinggi, biaya puluhan hingga ratusan ribu rupiah dapat menjadi beban yang sangat berat.
Kasus di Ngada ini menunjukkan bahwa konsep “pendidikan gratis” di Indonesia masih bersifat administratif, belum menyentuh kebutuhan riil peserta didik di lapangan.
Ironi Anggaran MBG Rp335 Triliun
Tragedi ini menjadi ironi besar ketika dibandingkan dengan besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp335 triliun. Anggaran tersebut digadang-gadang sebagai salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.
Sejumlah ekonom dan pemerhati kebijakan publik bahkan menyebut bahwa dengan dana sebesar itu, negara sebenarnya mampu:
- Menggratiskan pendidikan SD hingga SMP secara total selama 2 tahun
- Menyediakan buku dan alat tulis gratis bagi seluruh siswa
- Memperbaiki sekolah rusak di daerah tertinggal
- Meningkatkan kesejahteraan guru honorer
Pertanyaannya kemudian, di mana letak skala prioritas negara? Apakah pemenuhan gizi tanpa pemenuhan akses pendidikan akan benar-benar menciptakan generasi emas?
Ketimpangan Wilayah Masih Jadi Masalah Klasik
NTT selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih jauh tertinggal dibanding wilayah lain.
Banyak anak harus berjalan kaki berkilo-kilometer untuk mencapai sekolah. Fasilitas sekolah minim. Guru terbatas. Buku pelajaran sering kali harus dibeli sendiri. Dalam kondisi seperti ini, tekanan mental pada anak-anak sering kali tidak terlihat, namun terus menumpuk.
Kasus bunuh diri siswa SD ini hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar: kemiskinan struktural dan kegagalan sistem perlindungan anak.
Tekanan Psikologis pada Anak dari Keluarga Miskin
Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali memikul rasa bersalah yang tidak semestinya. Mereka merasa menjadi beban bagi orang tua. Mereka merasa gagal ketika tak mampu memenuhi tuntutan sekolah.
Tanpa pendampingan psikologis, tanpa guru BK yang memadai, dan tanpa sistem deteksi dini, tekanan ini dapat berujung pada keputusan fatal, bahkan pada usia yang sangat belia.
Kasus di Ngada menunjukkan bahwa isu kesehatan mental anak di Indonesia masih sangat terabaikan, terutama di daerah terpencil.
Reaksi Publik dan Seruan Evaluasi Kebijakan
Berita ini memicu gelombang reaksi di media sosial. Tagar #PendidikanIndonesia, #MBG, dan #NTT ramai digunakan warganet untuk menyuarakan keprihatinan sekaligus kemarahan.
Banyak pihak mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan dan alokasi anggaran negara. Program populis dinilai tidak boleh mengorbankan kebutuhan mendasar seperti pendidikan.
Sejumlah aktivis pendidikan juga menuntut adanya jaminan nyata bahwa tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah atau mengalami tekanan ekstrem hanya karena faktor ekonomi.
Pendidikan dan Gizi Harus Berjalan Bersamaan
Gizi dan pendidikan sejatinya bukan dua hal yang saling bersaing, melainkan saling melengkapi. Anak yang sehat namun tidak berpendidikan akan kesulitan keluar dari lingkaran kemiskinan. Sebaliknya, anak yang berpendidikan namun kekurangan gizi juga tidak dapat berkembang optimal.
Negara seharusnya hadir secara utuh, bukan parsial. Memberi makan tanpa memberi akses pendidikan adalah solusi setengah hati.
Tragedi yang Seharusnya Tak Pernah Terjadi
Kematian seorang siswa SD karena tidak mampu membeli buku bukan sekadar tragedi keluarga, melainkan tragedi nasional. Ini adalah cermin kegagalan kolektif kita sebagai bangsa dalam melindungi anak-anak.
Anak tersebut tidak meninggal karena perang, bencana alam, atau wabah. Ia meninggal karena sistem yang gagal memastikan hak paling dasar seorang anak: hak untuk belajar tanpa rasa takut dan rasa malu.
Penutup: Jangan Biarkan Ini Terulang
Surat kecil yang ditinggalkan anak itu seharusnya menjadi alarm keras bagi negara. Jangan sampai anggaran triliunan rupiah hanya menjadi angka di atas kertas, sementara di pelosok negeri, anak-anak masih menangis dalam diam.
Indonesia tidak kekurangan uang. Indonesia kekurangan keberpihakan.
Jika negara benar-benar ingin menciptakan generasi emas, maka pastikan tidak ada lagi anak yang merasa kematian adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan.
Karena pendidikan bukan sekadar program, melainkan hak asasi.
Tag: #makangratis #MBG #PendidikanIndonesia #NTT #Aktual #BerbagiInfo #Informasi
Post a Comment for "Siswa SD Bunuh Diri Tak Mampu Beli Buku, Padahal Anggaran MBG Rp335 Triliun Bisa Gratiskan Pendidikan SD–SMP Selama 2 Tahun"