Banjir Sumatera Makin Parah, Gibran Tekankan Perlindungan Total untuk Kelompok Rentan

NAVIGASI.in — Penanganan banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan dan perhatian ekstra kepada kelompok masyarakat paling rentan, terutama balita, anak-anak, ibu hamil, dan para lansia, yang saat ini banyak mengungsi akibat bencana tersebut.

Banjir Sumatera Makin Parah, Gibran Tekankan Perlindungan Total untuk Kelompok Rentan

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran setelah menerima laporan kondisi pengungsian dari berbagai sumber, termasuk pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan relawan di lapangan. Ia menyebut bahwa kelompok rentan sering kali menjadi pihak yang mengalami dampak paling berat dalam situasi darurat sehingga penanganannya harus diprioritaskan dan tidak disamakan dengan warga lain yang kondisi fisiknya lebih kuat.

Kelompok Rentan Harus Jadi Prioritas Penanganan

Menurut Gibran, banjir yang melanda berbagai wilayah di Sumatera pada musim penghujan kali ini memunculkan tantangan serius dalam hal logistik, akses kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan memperketat instruksi untuk memastikan kelompok rentan mendapat perlindungan khusus.

“Kita tidak bisa memperlakukan semua pengungsi dengan cara yang sama. Balita, anak-anak, ibu hamil, dan para lansia membutuhkan perhatian yang berbeda. Kebutuhan mereka pun tidak bisa disamakan dengan warga dewasa yang fisiknya lebih kuat,” ujar Gibran dalam konferensi pers usai melakukan koordinasi dengan BNPB dan Kementerian Sosial.

Ia menegaskan bahwa kebutuhan seperti susu formula, makanan bernutrisi, makanan siap saji khusus anak, vitamin, popok bayi, perlengkapan mandi, serta akses cepat terhadap layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Sementara untuk para lansia, pemerintah diminta memastikan adanya ketersediaan obat-obatan rutin, layanan kesehatan berkala, serta tempat yang lebih nyaman agar kondisi mereka tidak memburuk selama masa pengungsian.

Posko Kesehatan Mini Akan Diperbanyak

Salah satu poin yang menjadi perhatian besar Gibran adalah risiko penyebaran penyakit di lingkungan pengungsian. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memperbanyak posko kesehatan mini yang ditempatkan dekat area tempat tinggal pengungsi agar layanan kesehatan mudah diakses.

Menurut laporan petugas, kepadatan pengungsi di beberapa lokasi telah meningkatkan risiko penyakit seperti diare, infeksi kulit, ISPA, dan dehidrasi, terutama pada anak-anak dan lansia. Faktor lingkungan yang lembap dan sanitasi yang kurang memadai menjadi pemicu utama.

“Pengawasan dan kebersihan harus ditingkatkan. Kita tidak boleh menunggu sampai banyak pengungsi jatuh sakit. Posko kesehatan mini perlu diperbanyak agar masyarakat tidak perlu berjalan jauh untuk mendapatkan layanan medis,” ujar Gibran.

Ia juga meminta agar pemerintah daerah memperhatikan pendistribusian perlengkapan kebersihan seperti sabun, sampo, tisu basah, antiseptik, dan air bersih. Hal-hal yang mungkin dianggap sederhana, menurutnya, sangat penting untuk menjaga kesehatan kelompok rentan di lokasi pengungsian.

Kondisi Lapangan Masih Sangat Terbatas

Dalam kunjungannya ke beberapa titik terdampak banjir, Gibran mendengar berbagai keluhan dari warga. Banyak rumah yang rusak berat, jalan-jalan yang terputus, serta beberapa daerah terpencil yang masih sulit dijangkau karena air belum surut.

Di daerah tertentu, akses satu-satunya menuju desa hanyalah menggunakan perahu karet atau rakit darurat. Beberapa warga juga mengeluhkan keterbatasan listrik dan sinyal telekomunikasi sehingga menyulitkan proses koordinasi dengan keluarga maupun pihak berwenang.

“Kami cukup kesulitan mendapatkan informasi dari daerah terisolir. Oleh karena itu, distribusi alat evakuasi dan alat komunikasi harus segera ditambah,” kata salah satu petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat berdialog dengan Wapres.

Mendengar hal tersebut, Gibran berjanji akan mempercepat distribusi peralatan evakuasi, mulai dari perahu karet, kendaraan taktis air, tenda tambahan, hingga genset untuk kebutuhan listrik darurat. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi cepat antara pemerintah pusat, provinsi, hingga tingkat desa.

Distribusi Bantuan Harus Transparan dan Tepat Sasaran

Gibran kembali mengingatkan bahwa salah satu masalah klasik dalam penanganan bencana adalah ketidaktepatan pendistribusian bantuan. Ia menegaskan bahwa di tengah situasi darurat, pemerintah tidak boleh mengulangi kesalahan serupa.

“Semua bantuan, baik dari pemerintah maupun swasta, harus dikelola secara transparan. Tidak boleh ada penumpukan bantuan di gudang. Semua harus segera dibagikan, dan khusus bantuan untuk kelompok rentan harus dipastikan sampai langsung kepada mereka,” tegasnya.

Pemerintah daerah diminta membuat laporan harian terkait jumlah bantuan yang telah diterima dan telah disalurkan. Selain itu, sistem pengawasan berbasis data digital juga akan diperkuat untuk meminimalkan risiko penyimpangan.

Mempercepat Masa Pemulihan dan Rehabilitasi

Setelah fase tanggap darurat, pemerintah juga berencana untuk mempercepat proses pemulihan dan rehabilitasi agar warga bisa segera kembali ke rumah masing-masing. Namun Gibran mengingatkan bahwa proses ini akan membutuhkan waktu karena kerusakan infrastruktur cukup luas.

Beberapa wilayah yang terdampak parah perlu dilakukan perbaikan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan penghubung, sistem irigasi, dan drainase. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian bantuan perbaikan rumah kepada warga yang terdampak paling parah.

“Kita ingin masa pemulihan berjalan cepat dan manusiawi. Tidak boleh ada warga yang terlalu lama tinggal di pengungsian, terutama anak-anak dan lansia. Kita akan percepat proses perbaikan infrastruktur namun tetap memastikan keamanan,” ujar Gibran.

Warga Mengapresiasi Kehadiran Pemerintah

Banyak warga yang menyampaikan rasa lega setelah Wapres turun langsung ke lapangan. Menurut mereka, kehadiran pejabat pusat memberikan harapan bahwa penanganan bencana akan semakin dipercepat.

“Kami butuh kepastian. Rumah rusak, barang hilang, anak-anak tidak bisa sekolah. Kami senang Wapres datang mendengar langsung,” kata Lina (38), seorang warga pengungsi.

Sementara itu, beberapa relawan juga mengapresiasi instruksi Gibran yang fokus kepada kelompok rentan. Mereka menilai pendekatan tersebut sangat tepat mengingat kondisi lapangan yang penuh risiko kesehatan.

Pentingnya Pendidikan Darurat untuk Anak-anak

Salah satu hal yang kerap luput dalam situasi bencana adalah hak pendidikan anak-anak. Dalam kesempatan itu, Gibran juga menyinggung perlunya pemerintah membuka ruang belajar darurat atau education corner di lokasi pengungsian.

“Anak-anak tidak boleh kehilangan haknya untuk belajar. Kita harus sediakan ruang aman agar mereka bisa beraktivitas dan belajar. Ini penting untuk kesehatan mental mereka,” ujarnya.

Sejumlah pengungsi mengaku kesulitan mengajar anak-anak mereka di lokasi pengungsian yang padat. Dengan adanya ruang pendidikan darurat, anak-anak dapat berinteraksi dan tetap memiliki kegiatan positif.

Mengelola Dampak Psikologis Bagi Pengungsi

Bencana besar tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga psikologis. Gibran menekankan perlunya menghadirkan layanan dukungan psikososial bagi para korban, khususnya:

• Anak-anak yang mengalami trauma
• Ibu hamil yang mengalami stres berlebih
• Lansia yang merasa kehilangan tempat tinggal
• Warga yang kehilangan anggota keluarga

“Kita harus mendampingi mereka. Trauma tidak bisa dibiarkan begitu saja, terutama pada anak-anak,” ujar Gibran. Ia meminta Kementerian Sosial serta lembaga relawan untuk bekerja sama menyediakan layanan konseling psikologis.

Pemerintah Siapkan Strategi Pencegahan Bencana Jangka Panjang

Selain penanganan darurat, Gibran menekankan pentingnya strategi jangka panjang untuk mencegah bencana serupa terulang. Ia menyoroti persoalan kerusakan lingkungan, pendangkalan sungai, serta kurangnya sistem drainase yang memadai di daerah rawan banjir.

Pemerintah berencana memperkuat program:

• Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS)
• Normalisasi sungai dan anak sungai
• Reboisasi dan penghijauan kembali
• Pembangunan tanggul di titik rawan
• Sistem peringatan dini berbasis teknologi (early warning system)

Menurut Gibran, perubahan iklim membuat curah hujan tidak lagi dapat diprediksi dengan metode tradisional. Oleh karena itu, sistem mitigasi harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kondisi terbaru.

Keselamatan Balita dan Lansia Jadi Prioritas Utama

Di akhir keterangannya, Gibran menegaskan kembali bahwa keselamatan masyarakat—terutama balita dan lansia—harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam setiap fase penanganan bencana.

“Saya minta semua pihak memastikan bahwa kelompok rentan benar-benar aman, sehat, dan mendapatkan perhatian. Mereka adalah yang paling berisiko, dan negara harus hadir untuk melindungi mereka,” ucapnya.

Pemerintah berharap seluruh proses penanganan berjalan cepat dan humanis sehingga warga terdampak dapat segera pulih dari kondisi sulit ini dan kembali menjalani aktivitas seperti semula.

Laporan: Redaksi Navigasi.in

Share :