Trump Pertimbangkan Pemberian Grasi kepada Pendiri Binance, Changpeng Zhao (CZ)

Washington, Navigasi.in — Dunia kripto kembali diguncang oleh kabar politik dari Gedung Putih. Pemerintahan Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan kemungkinan pemberian presidential pardon atau grasi presiden kepada pendiri dan mantan CEO Binance, Changpeng Zhao (dikenal sebagai CZ). Langkah ini, jika benar terjadi, dapat menjadi salah satu keputusan paling kontroversial di persimpangan antara regulasi keuangan, politik Amerika, dan masa depan industri aset digital global.

Trump Pertimbangkan Pemberian Grasi kepada Pendiri Binance, Changpeng Zhao (CZ)

Kabar tersebut pertama kali dilaporkan oleh jurnalis keuangan ternama Charles Gasparino dari Fox Business, yang mengutip sumber internal dekat dengan lingkaran Trump. Menurut laporan itu, beberapa penasihat utama Trump meyakini bahwa kasus hukum yang menjerat CZ sebelumnya merupakan “penegakan hukum berlebihan” yang tidak disertai bukti kuat adanya penipuan atau tindak kriminal berat.

Latar Belakang Kasus CZ dan Binance

Pada tahun 2023, Changpeng Zhao resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO Binance setelah mencapai kesepakatan senilai US$ 4,3 miliar dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ). Kasus ini berawal dari tuduhan bahwa Binance gagal menerapkan mekanisme anti-pencucian uang yang sesuai dengan undang-undang perbankan AS.

Dalam kesepakatan tersebut, CZ mengaku bersalah atas satu dakwaan pelanggaran hukum perbankan dan dijatuhi hukuman empat bulan penjara federal. Ia menjalani masa hukumannya dengan tenang di fasilitas minimum-security, kemudian dibebaskan pada pertengahan 2024. Sejak itu, ia memilih fokus pada proyek pendidikan blockchain serta kegiatan sosial yang terkait dengan literasi keuangan digital di Asia.

Walau tidak lagi menjabat sebagai CEO, CZ masih menjadi pemegang saham terbesar di Binance dan dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap arah strategis perusahaan. Binance sendiri tetap beroperasi sebagai bursa kripto terbesar di dunia dengan volume perdagangan harian mencapai puluhan miliar dolar AS.

Kabar Grasi dari Gedung Putih

Menurut laporan Fox Business, beberapa sekutu Trump di bidang keuangan dan teknologi telah menyampaikan pandangan mereka bahwa kasus yang menimpa CZ “kurang proporsional” dibandingkan dengan pelanggaran serupa yang dilakukan oleh bank-bank tradisional di masa lalu. Mereka menilai bahwa sanksi yang diberikan terhadap Binance lebih bersifat politis, muncul pada masa pemerintahan Biden yang dikenal lebih ketat terhadap aset digital.

“Trump melihat peluang politik sekaligus ekonomi di sini,” ujar salah satu sumber anonim dalam laporan tersebut. “Memberikan grasi kepada tokoh besar dunia kripto seperti CZ bisa mengirimkan sinyal bahwa Amerika kembali terbuka terhadap inovasi dan investasi digital.”

Meski belum ada konfirmasi resmi dari Gedung Putih, rumor ini segera menyebar di media sosial, khususnya di platform X (Twitter) yang sering digunakan oleh komunitas kripto global. CZ sendiri membalas beberapa unggahan warganet dengan komentar singkat, “Great news if true,” menandakan bahwa ia menyambut baik kabar tersebut meski belum mengetahui kebenarannya.

Reaksi Komunitas Kripto dan Pasar

Kabar ini langsung mengguncang sentimen pasar. Dalam waktu kurang dari 12 jam setelah laporan muncul, harga token BNB — aset asli Binance Smart Chain — naik lebih dari 8% di beberapa bursa global. Para analis menilai kenaikan ini sebagai respons positif terhadap potensi “pemulihan reputasi” bagi CZ dan Binance di mata regulator AS.

“Jika Trump benar-benar memberikan grasi, itu akan menjadi simbol kebangkitan kembali industri kripto di Amerika,” kata Michael Novogratz, CEO Galaxy Digital, dalam wawancara di CNBC. “Kita sedang melihat perubahan paradigma di mana aset digital tidak lagi diperlakukan sebagai ancaman, melainkan sebagai inovasi ekonomi.”

Namun tidak semua pihak menyambut kabar ini dengan antusias. Beberapa kelompok pengawas keuangan dan lembaga perlindungan konsumen menilai langkah tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di sektor keuangan.

“Memberikan grasi kepada seseorang yang telah mengaku bersalah atas pelanggaran hukum perbankan bisa menjadi preseden buruk,” ujar Senator Elizabeth Warren, yang dikenal sebagai kritikus keras industri kripto. “Ini mengirim pesan bahwa para miliarder kripto bisa lolos dari tanggung jawab hukum hanya karena pengaruh politik.”

Trump dan Dunia Kripto

Hubungan antara Donald Trump dan dunia kripto sebenarnya cukup kompleks. Pada masa kampanye 2020, Trump sempat menyebut Bitcoin sebagai “penipuan yang melawan dolar AS”. Namun, setelah meninggalkan Gedung Putih, pandangannya mulai berubah. Dalam beberapa pidato di 2024 dan 2025, ia bahkan menyatakan bahwa Amerika Serikat harus “memimpin dalam inovasi blockchain agar tidak kalah dari China.”

Trump juga diketahui memiliki hubungan baik dengan sejumlah tokoh industri kripto, termasuk para pendiri bursa dan perusahaan venture capital Web3. Sejumlah analis politik berpendapat bahwa wacana grasi terhadap CZ bisa menjadi bagian dari strategi politik untuk menarik dukungan dari komunitas kripto menjelang pemilihan presiden mendatang.

Pandangan Hukum dan Proses Pemberian Grasi

Dalam sistem hukum Amerika Serikat, presiden memiliki wewenang konstitusional untuk memberikan grasi kepada individu yang telah divonis bersalah atas pelanggaran hukum federal. Namun, proses tersebut biasanya melibatkan peninjauan panjang oleh Office of the Pardon Attorney di bawah Departemen Kehakiman.

Menurut catatan hukum, seorang mantan presiden dapat memberikan grasi terhadap kasus yang telah selesai jika kembali menjabat, termasuk untuk pelanggaran terkait regulasi keuangan seperti yang dialami CZ. Namun, setiap keputusan grasi selalu mengandung risiko politik tinggi, terutama bila penerimanya adalah tokoh kontroversial.

Seorang analis politik dari Georgetown University, Dr. Samuel Klein, menilai bahwa isu ini berpotensi menjadi ujian bagi citra Trump sebagai pemimpin yang “pro-bisnis tapi anti-elit.”

“Trump bisa menggunakannya untuk memperkuat narasi bahwa ia mendukung inovasi dan wirausahawan digital, bukan birokrasi,” kata Klein. “Namun ia juga bisa dituduh berpihak pada pebisnis besar yang melanggar hukum.”

Respons Binance dan Tim Hukum CZ

Dalam pernyataan singkat melalui juru bicaranya, Binance menyebut bahwa mereka “tidak berkomentar mengenai isu politik atau proses hukum di luar yurisdiksi perusahaan.” Namun, beberapa sumber internal menyebutkan bahwa tim hukum CZ memang telah mengajukan permohonan resmi untuk grasi ke Kantor Presiden AS sejak awal September 2025.

“Kami menghormati sistem hukum dan berterima kasih atas kesempatan untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang lalu,” ujar pernyataan itu. “Fokus kami kini adalah membantu pemerintah di berbagai negara memahami manfaat transparansi blockchain dan regulasi berbasis teknologi.”

Hingga berita ini ditulis, pihak Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa topik ini bisa saja menjadi bahan pertimbangan politik dalam waktu dekat, terutama karena isu ekonomi digital menjadi salah satu pilar kebijakan utama dalam pemerintahan yang sedang berjalan.

Dampak Potensial bagi Dunia Kripto

Jika grasi benar-benar diberikan, implikasinya terhadap ekosistem kripto global bisa sangat besar. Pertama, hal itu dapat menumbuhkan kembali rasa percaya diri investor terhadap sektor aset digital, terutama yang beroperasi di bawah pengawasan ketat regulator AS.

Kedua, keputusan tersebut akan memperkuat posisi Binance sebagai pemain utama yang “direhabilitasi secara hukum dan reputasi.” Ketiga, langkah ini juga dapat memengaruhi bagaimana regulator di negara lain menilai hubungan antara pemerintah dan inovator kripto.

Namun, ada pula risiko jangka panjang. Beberapa ekonom memperingatkan bahwa pemberian grasi semacam ini bisa mengaburkan batas antara inovasi dan kepatuhan hukum, serta menimbulkan kesan bahwa perusahaan besar bisa “membeli” pengampunan politik.

“Kita perlu membedakan antara mendukung inovasi dan menghapus tanggung jawab,” kata Linda Thomas, peneliti kebijakan keuangan digital di Brookings Institution. “Jika pemerintah terlalu mudah memberikan pengampunan kepada pelanggar hukum, itu bisa menghambat upaya membangun sistem finansial digital yang sehat dan terpercaya.”

Reputasi CZ dan Masa Depan Binance

Setelah keluar dari penjara, Changpeng Zhao berupaya keras untuk memulihkan citranya di mata publik. Ia mendirikan yayasan nirlaba bernama Web3 Education Alliance yang fokus pada literasi blockchain untuk generasi muda. Melalui berbagai wawancara, CZ menegaskan bahwa pengalaman hukumnya memberinya pelajaran berharga tentang pentingnya kepatuhan dan transparansi.

“Saya tidak menyesali masa lalu, tapi saya belajar banyak,” ujarnya dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg Asia. “Dunia kripto bukan tentang menghindari aturan, melainkan menciptakan aturan baru yang lebih adil dan efisien.”

Di sisi lain, Binance terus melakukan restrukturisasi internal besar-besaran. Perusahaan memperkuat divisi kepatuhan (compliance), merekrut mantan pejabat keuangan dari JPMorgan dan Mastercard, serta memperluas operasionalnya di Timur Tengah, Eropa, dan Asia Tenggara.

Langkah-langkah tersebut tampaknya berhasil mengembalikan kepercayaan sebagian besar pengguna. Volume perdagangan harian Binance meningkat 20% dalam tiga bulan terakhir, menandakan bahwa bursa ini masih memegang kendali dominan di pasar global.

Apa Artinya bagi Dunia Kripto ke Depan?

Kabar kemungkinan grasi untuk CZ muncul di tengah gelombang besar kebangkitan aset digital di seluruh dunia. Harga Bitcoin kembali menembus level US$ 75.000, sementara stablecoin seperti USDT dan USDC mencatatkan volume tertinggi sepanjang tahun. Dalam konteks ini, keputusan politik sekecil apa pun bisa berdampak luas terhadap ekosistem finansial digital.

“Jika Trump benar-benar mengeluarkan grasi, itu bisa menjadi simbol bahwa dunia kripto tidak lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan bagian dari strategi ekonomi nasional,” ujar Kevin O’Leary, investor dan tokoh televisi Amerika. “Namun, itu juga berarti tanggung jawab lebih besar bagi para pelaku industri untuk menunjukkan integritas.”

Kesimpulan

Apakah Donald Trump benar-benar akan memberikan grasi kepada Changpeng Zhao masih menjadi misteri besar. Namun, wacana ini sudah cukup untuk mengguncang pasar, memecah opini publik, dan menghidupkan kembali perdebatan tentang batas antara hukum, politik, dan inovasi digital.

Satu hal yang pasti: langkah ini — jika benar terjadi — akan menandai babak baru dalam hubungan antara pemerintah Amerika dan dunia kripto. Dari ruang bursa digital hingga meja politik di Washington, nama Changpeng Zhao sekali lagi menjadi simbol dari pertarungan abadi antara kebebasan finansial dan pengawasan negara.

Reporter: Tim Redaksi Navigasi.in | Editor: A. Rahman

Share :