Bupati Buton Sudah Sebulan Tak Nongol,Warga Ramai-Ramai Bikin Laporan Orang Hilang!

BUTON – Suasana di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, mendadak heboh pada Kamis (18/9/2025) setelah puluhan warga bersama sejumlah mahasiswa mendatangi Markas Kepolisian Resor (Polres) Buton untuk membuat laporan orang hilang atas nama Alfin Akawijaya Putra, yang tak lain adalah Bupati Buton.

Sudah Sebulan Tak Nongol,Warga Ramai-Ramai Bikin Laporan Orang Hilang!

Aksi ini sontak menjadi sorotan publik lantaran kasus laporan orang hilang biasanya terkait dengan masyarakat biasa, namun kali ini justru ditujukan kepada pejabat publik nomor satu di daerah tersebut. Warga mendesak kepolisian ikut turun tangan mencari tahu keberadaan sang Bupati yang menurut mereka sudah hampir sebulan tidak pernah terlihat melakukan aktivitas pemerintahan maupun kegiatan di ruang publik.

Hampir Sebulan Tak Muncul di Publik

Menurut keterangan warga, Bupati Buton yang dikenal aktif menghadiri acara pemerintahan, blusukan ke desa-desa, serta rajin menghadiri agenda seremonial, mendadak hilang dari peredaran. Beberapa agenda resmi pemerintahan dalam sebulan terakhir hanya dihadiri oleh Sekretaris Daerah atau perwakilan pejabat eselon lainnya, tanpa kehadiran Bupati.

“Kami merasa aneh. Biasanya Pak Bupati selalu hadir kalau ada acara penting. Tapi sudah hampir sebulan ini beliau tidak pernah terlihat. Kami khawatir ada apa-apa dengan beliau,” kata La Ode Harun, salah seorang warga yang ikut mendatangi Polres Buton.

Mahasiswa dari sejumlah organisasi kemahasiswaan di Buton pun ikut bergabung. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Cari Bupati Kami” dan “Rakyat Butuh Pemimpin, Bukan Kursi Kosong”. Aksi ini dilakukan dengan tertib, namun tetap menyita perhatian pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

Kekhawatiran Masyarakat Meningkat

Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Mereka menilai absennya Bupati dari berbagai agenda pemerintahan membuat sejumlah kebijakan menjadi terhambat, terutama yang menyangkut pelayanan publik dan penyelesaian persoalan di lapangan. Beberapa permasalahan yang mereka soroti antara lain:

Pelanggaran Aktivitas Pengangkutan Aspal: Warga menilai ada praktik pengangkutan aspal dari tambang-tambang di Buton yang tidak sesuai aturan. Aktivitas truk angkutan sering menimbulkan debu, merusak jalan, dan diduga ada indikasi penyelundupan material.
Tunjangan DPRD: Warga dan aktivis menuntut transparansi terkait pembatalan atau penyesuaian tunjangan anggota DPRD yang dinilai terlalu tinggi dan membebani APBD. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Buton.
Program Pembangunan Tertunda: Beberapa proyek infrastruktur desa seperti perbaikan jalan dan irigasi disebut-sebut belum berjalan maksimal akibat tidak adanya keputusan politik dari Bupati.

“Kalau Bupati tidak ada, otomatis keputusan tertinggi di daerah ini juga tidak ada. Kami jadi bingung mau mengadu ke siapa. Apalagi banyak proyek yang harusnya sudah jalan, tapi tertunda,” ujar Wa Ode Sitti, seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Pasarwajo.

Polres Buton Terima Laporan

Kepolisian Resor Buton akhirnya menerima laporan masyarakat tersebut. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa proses penyelidikan akan dilakukan sesuai prosedur. Kasat Reskrim Polres Buton, IPTU Arman, menjelaskan bahwa laporan masyarakat akan ditindaklanjuti untuk memastikan keberadaan Bupati.

“Kami menerima laporan ini sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Namun kami juga perlu memastikan kebenarannya. Jika memang beliau hanya sedang dinas di luar daerah, tentu akan kami konfirmasi kepada pihak Pemkab,” ujar IPTU Arman.

Polres Buton juga berencana memanggil pihak keluarga dan jajaran pemerintah daerah untuk dimintai keterangan. Mereka ingin memastikan apakah ketidakhadiran Bupati ini disebabkan oleh alasan kesehatan, perjalanan dinas, atau hal lain.

Pemerintah Daerah Diminta Beri Penjelasan

Desakan agar Pemerintah Kabupaten Buton memberi penjelasan resmi pun semakin kencang. Beberapa aktivis meminta Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Kominfo segera menggelar konferensi pers untuk menjawab keresahan warga.

“Kalau memang beliau sedang sakit, sampaikan ke publik. Kalau sedang tugas di luar, sampaikan juga. Jangan sampai rakyat bingung karena tidak ada kejelasan. Ini soal keterbukaan informasi publik,” kata La Ode Abas, Ketua Aliansi Mahasiswa Buton Bersatu.

Menurutnya, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk memberi informasi kepada masyarakat, terlebih jika ketidakhadiran mereka berpotensi menghambat jalannya pemerintahan. Transparansi dianggap penting untuk menjaga kepercayaan rakyat.

Spekulasi dan Isu Berseliweran

Absennya Bupati Buton dari publik memunculkan berbagai spekulasi. Ada yang menduga beliau sakit dan tengah menjalani perawatan intensif di luar daerah. Ada pula yang menduga sedang ada masalah hukum atau politik yang membuatnya menghindar dari sorotan publik.

Spekulasi ini kian ramai diperbincangkan di media sosial. Warga Buton memanfaatkan platform Facebook, X (Twitter), dan grup WhatsApp untuk saling bertukar kabar. Beberapa akun bahkan mengunggah meme bernuansa satire yang menggambarkan “Bupati Hilang Dicari Rakyat”.

Namun sejumlah tokoh masyarakat mengimbau agar warga tidak terjebak dalam hoaks atau kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka meminta semua pihak menunggu klarifikasi resmi dari pemerintah daerah atau kepolisian.

Dampak terhadap Stabilitas Daerah

Pengamat politik lokal, Dr. Baharuddin dari Universitas Halu Oleo, menilai fenomena ini bisa berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah jika dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, ketidakhadiran seorang kepala daerah dalam jangka waktu lama bisa mempengaruhi roda pemerintahan dan membuat pelayanan publik tidak optimal.

“Apalagi jika tidak ada penjelasan resmi, publik akan menafsirkan macam-macam. Ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Idealnya, Sekda atau Humas segera memberikan keterangan resmi,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar DPRD Buton turut memanggil pihak eksekutif untuk rapat dengar pendapat terkait kondisi ini. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan yang dapat digunakan untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai koridor.

Seruan Warga: Jangan Biarkan Rakyat Bertanya-Tanya

Di akhir aksinya, warga dan mahasiswa menyerahkan dokumen laporan secara resmi kepada pihak Polres Buton. Mereka berharap ada langkah konkret untuk menemukan keberadaan Bupati atau setidaknya memberi kepastian kepada rakyat.

“Kami tidak punya niat buruk, ini murni karena kami peduli. Kami hanya ingin tahu kondisi pemimpin kami. Kalau beliau sehat dan baik-baik saja, tentu kami senang. Tapi kalau ada masalah, kami juga ingin tahu supaya bisa ikut membantu mencari solusi,” tutur salah seorang perwakilan mahasiswa.

Aksi pun bubar dengan tertib. Meski begitu, wacana untuk menggelar aksi lanjutan di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Buton mulai bergulir di media sosial. Sejumlah mahasiswa mengaku siap melakukan aksi lebih besar jika pemerintah daerah tetap bungkam.

Menanti Klarifikasi

Publik kini menanti jawaban resmi dari Pemerintah Kabupaten Buton. Masyarakat berharap ada klarifikasi secepatnya agar isu-isu yang berkembang tidak semakin liar. Jika Bupati memang sakit, masyarakat siap memberikan dukungan moral. Namun jika ada masalah politik, warga berharap ada keterbukaan sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia bahwa komunikasi publik adalah hal krusial. Kepala daerah harus memiliki mekanisme komunikasi yang jelas ketika mereka tidak bisa menjalankan tugasnya, agar rakyat tidak kehilangan arah dan kepercayaan.

Kasus “hilangnya” Bupati Buton ini pun menjadi pembicaraan hangat di tingkat provinsi. Beberapa tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara menyarankan agar Gubernur ikut memantau situasi dan memastikan roda pemerintahan di Buton tetap berjalan.

Artikel ini akan terus diperbarui jika ada informasi tambahan dari pihak kepolisian atau pemerintah daerah. Navigasi.in berkomitmen menghadirkan berita yang berimbang dan faktual untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi.

navigasiin