Presiden Belarus Dorong Penggunaan Kripto dan Uang Tunai untuk Lawan Sanksi Barat

NAVIGASI.in – Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, menyerukan dorongan nasional untuk menggunakan mata uang kripto dan uang tunai sebagai strategi menghadapi tekanan ekonomi akibat sanksi internasional. Langkah ini dipandang sebagai upaya agresif pemerintah Belarus untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah isolasi finansial global yang semakin ketat sejak negara tersebut mendukung Rusia dalam invasi ke Ukraina.

Presiden Belarus Dorong Penggunaan Kripto dan Uang Tunai untuk Lawan Sanksi Barat

Latar Belakang: Sanksi Barat dan Isolasi Finansial

Sejak 2022, Belarus terkena gelombang sanksi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan negara-negara sekutu Barat. Sanksi tersebut meliputi pembekuan aset, pembatasan ekspor teknologi, pemblokiran bank-bank besar dari sistem pembayaran internasional SWIFT, hingga larangan akses pendanaan di pasar modal global. Akibatnya, perdagangan luar negeri Belarus mengalami hambatan signifikan, cadangan devisa tertekan, dan mata uang rubel Belarus mengalami fluktuasi tajam.

Bagi Belarus, yang perekonomiannya bergantung pada ekspor produk pertanian, pupuk, dan logistik, hambatan sistem pembayaran internasional berarti perlambatan arus barang dan dana. Dalam konteks inilah Lukashenko mendorong penggunaan cryptocurrency sebagai jalur pembayaran alternatif. “Transaksi berbasis kripto kini lebih aktif dari sebelumnya,” ujar Lukashenko dalam pertemuan bersama bank sentral dan pimpinan perbankan komersial. Ia menegaskan perlunya kerangka regulasi yang jelas agar pasar kripto di Belarus dapat berkembang secara terkendali.

Kripto Sebagai Alat Perlawanan

Menurut pengamat geopolitik, seruan Lukashenko mencerminkan tren global di mana negara-negara yang terkena sanksi mencari celah untuk mempertahankan akses terhadap perdagangan internasional. Rusia, Iran, dan Venezuela sebelumnya juga dilaporkan menggunakan aset digital seperti Bitcoin dan stablecoin untuk membayar impor atau menjual komoditas.

Bagi Belarus, penggunaan kripto dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan euro yang menjadi instrumen utama sanksi. Dengan memanfaatkan blockchain, pembayaran lintas batas dapat dilakukan tanpa melalui perantara perbankan Barat yang mungkin memblokir transaksi. Hal ini menjadi penting mengingat lebih dari 60% transaksi perdagangan Belarus sebelumnya menggunakan dolar AS.

Selain itu, penggunaan kripto dapat memberi fleksibilitas lebih besar bagi sektor swasta. Perusahaan ekspor pupuk atau logistik dapat menerima pembayaran dalam stablecoin seperti USDT atau USDC, lalu menukarkannya di pasar lokal tanpa harus melalui sistem bank tradisional. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan risiko terkait volatilitas harga kripto dan potensi pencucian uang.

Uang Tunai Sebagai Penyangga

Lukashenko tidak hanya mendorong penggunaan kripto tetapi juga mempromosikan uang tunai sebagai sarana transaksi utama. Menurutnya, uang tunai memberi kebebasan ekonomi dan melindungi warga dari biaya administrasi perbankan yang tinggi. Ia mengkritik praktik bank yang memaksa nasabah membeli produk asuransi, menolak dolar AS cetakan lama, serta mengenakan biaya tinggi untuk penukaran mata uang.

Mulai 2026, Lukashenko berencana memberlakukan sanksi disipliner terhadap bank yang melakukan praktik semacam itu. “Kita harus melindungi rakyat dari penyalahgunaan sistem perbankan,” tegasnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mempertahankan kepercayaan publik di tengah ketidakpastian ekonomi.

Respons Bank Sentral dan Komunitas Kripto

Bank Sentral Belarus (NBRB) merespons positif arahan presiden dengan menyatakan akan mempercepat penyusunan regulasi kripto. Belarus sebenarnya sudah memiliki dasar hukum terkait aset digital sejak 2018 melalui Decree No. 8 yang melegalkan kegiatan crypto-mining dan initial coin offering (ICO). Namun, implementasi penuh masih terbatas pada zona ekonomi khusus seperti Hi-Tech Park Minsk. Dengan arahan baru ini, kemungkinan regulasi akan diperluas agar perusahaan di seluruh Belarus dapat memanfaatkan teknologi blockchain.

Komunitas kripto lokal menyambut baik sinyal ini, tetapi menuntut agar pemerintah tidak terlalu represif. “Kami berharap regulasi tidak membatasi inovasi. Blockchain bisa membantu Belarus bersaing di pasar global jika diatur dengan bijak,” ujar seorang pengusaha teknologi dari Minsk.

Tantangan Penggunaan Kripto

Meski menjanjikan, penggunaan kripto skala nasional menghadapi sejumlah tantangan:

• Volatilitas harga: Nilai Bitcoin, Ethereum, dan aset kripto lainnya bisa berfluktuasi tajam dalam hitungan hari, sehingga berisiko terhadap stabilitas keuangan.
• Kepatuhan internasional: Negara Barat dapat memperketat pengawasan terhadap dompet kripto yang terhubung dengan Belarus, sehingga tetap ada risiko pemblokiran.
• Infrastruktur digital: Tidak semua pelaku usaha siap menggunakan kripto. Perlu edukasi, penyedia dompet yang aman, dan integrasi dengan sistem akuntansi perusahaan.
• Potensi kejahatan finansial: Tanpa pengawasan memadai, kripto dapat disalahgunakan untuk pencucian uang atau pendanaan ilegal.

Untuk mengatasi hal ini, Belarus diperkirakan akan membangun ekosistem centralized exchange domestik yang terdaftar dan diawasi negara, sekaligus memperkuat kerja sama dengan bursa kripto internasional yang bersedia mematuhi regulasi nasional.

Dampak terhadap Masyarakat

Jika strategi ini berhasil, warga Belarus mungkin akan semakin akrab dengan pembayaran digital berbasis blockchain. Pemerintah bisa mendorong pembayaran gaji, bantuan sosial, dan transaksi B2B menggunakan stablecoin untuk menjaga likuiditas. Uang tunai tetap berperan untuk transaksi sehari-hari di pedesaan dan bagi warga yang belum melek digital.

Bagi masyarakat yang khawatir dengan pengawasan finansial pemerintah, kripto bisa menjadi alat lindung privasi. Namun, jika pemerintah mengontrol penuh infrastruktur kripto, maka justru sebaliknya: transaksi bisa lebih mudah dilacak.

Geopolitik dan Efek Internasional

Langkah Belarus kemungkinan akan memicu reaksi dari Barat. Uni Eropa dan AS bisa menambah sanksi terhadap entitas yang membantu Belarus memproses pembayaran kripto. Hal ini pernah terjadi pada kasus Iran, di mana dompet kripto tertentu masuk daftar sanksi OFAC. Namun, jika Belarus berhasil membangun jalur perdagangan kripto dengan negara-negara non-Barat seperti Rusia, China, atau Iran, maka sanksi mungkin tidak sepenuhnya efektif.

Secara geopolitik, inisiatif Belarus dapat memperkuat blok ekonomi alternatif yang berbasis pada mata uang digital dan perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal. Hal ini berpotensi mempercepat proses dedolarisasi yang sudah menjadi agenda banyak negara di Global South.

Kesimpulan

Seruan Presiden Aleksandr Lukashenko untuk mendorong penggunaan kripto dan uang tunai merupakan respons strategis terhadap tekanan sanksi internasional. Dengan mempercepat regulasi kripto, mempromosikan uang tunai, dan menindak bank yang merugikan nasabah, Belarus berusaha mempertahankan kedaulatan finansialnya.

Kendati demikian, jalan yang ditempuh tidak mudah. Risiko volatilitas, pengawasan global, dan potensi penyalahgunaan kripto tetap membayangi. Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada seberapa cepat Belarus membangun infrastruktur keuangan digital, mengedukasi pelaku usaha, dan menjaga keseimbangan antara kontrol pemerintah dan kebebasan pasar.

Jika berhasil, Belarus dapat menjadi studi kasus menarik tentang bagaimana negara kecil menavigasi tekanan geopolitik melalui inovasi finansial. Namun jika gagal, negara ini bisa semakin terisolasi secara ekonomi. Dunia kini menunggu apakah eksperimen Lukashenko ini akan menjadi terobosan atau hanya manuver sementara untuk bertahan dari badai sanksi.

Share :