Perbandingan Kebijakan Hari Kemerdekaan: Malaysia, Singapura, dan Indonesia

NAVIGASI.in — Hari Kemerdekaan selalu menjadi momentum penting bagi sebuah bangsa. Setiap negara biasanya merayakannya dengan cara yang berbeda, mulai dari kegiatan seremonial, festival rakyat, hingga pemberian insentif ekonomi kepada masyarakat. Namun, perbedaan cara perayaan inilah yang belakangan menjadi sorotan publik di Indonesia setelah muncul perbandingan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Perbandingan Kebijakan Hari Kemerdekaan: Malaysia, Singapura, dan Indonesia

Kebijakan di Malaysia: Subsidi BBM, Listrik, dan Bantuan Tunai

Pada perayaan Hari Kemerdekaan Malaysia tahun 2025, pemerintah Negeri Jiran memberikan kado istimewa kepada rakyatnya. Berdasarkan laporan InsertLive, pemerintah Malaysia membagikan uang tunai kepada sekitar 22 juta warga. Selain itu, harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik juga diturunkan secara signifikan.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus menunjukkan kepedulian negara terhadap kesejahteraan rakyat. Langkah semacam ini bukanlah kali pertama dilakukan Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia kerap menyalurkan Bantuan Prihatin Nasional (BPN) atau insentif serupa saat menghadapi krisis, termasuk pandemi COVID-19.

Momentum Hari Kemerdekaan kemudian dimanfaatkan pemerintah untuk mengumumkan bantuan tersebut, sehingga menimbulkan efek psikologis positif bagi masyarakat. Warga merasa kemerdekaan bukan hanya dirayakan dengan parade atau acara seremonial, tetapi juga dengan kebijakan konkret yang langsung menyentuh kebutuhan sehari-hari.

Kebijakan di Singapura: Kupon Belanja Rp 9 Juta dan Pengurangan Pajak

Singapura, negara tetangga yang dikenal dengan perekonomian maju, juga melakukan gebrakan dalam merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-60 pada 9 Agustus 2025. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, pemerintah Singapura membagikan kupon belanja senilai setara Rp 9 juta kepada setiap warga. Tak hanya itu, pajak penghasilan juga dipotong hingga 60 persen untuk sementara waktu.

Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana pemerintah Singapura menempatkan rakyat sebagai pusat perayaan. Dengan kupon tersebut, masyarakat bisa berbelanja kebutuhan pokok atau barang lainnya, sehingga roda ekonomi domestik turut bergerak. Potongan pajak yang signifikan juga memberi ruang bernapas bagi kelas menengah dan pekerja yang selama ini menopang ekonomi negara.

Bagi Singapura, langkah ini bukan hanya bentuk perayaan, tetapi juga strategi fiskal. Dengan memberikan kupon dan pengurangan pajak, pemerintah berharap terjadi peningkatan konsumsi yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Momentum Hari Kemerdekaan menjadi pintu masuk kebijakan ekonomi yang berdampak luas.

Kebijakan di Indonesia: Transaksi Keuangan Terhubung NIK dan Diawasi Pajak

Berbeda dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia justru menghadirkan kebijakan baru yang kontroversial bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus 2025. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bahwa mulai 17 Agustus 2025, seluruh transaksi keuangan masyarakat wajib terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akan diawasi untuk kepentingan perpajakan.

Kebijakan ini memicu reaksi beragam dari publik. Sebagian masyarakat menilai langkah tersebut penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menutup celah penghindaran pajak. Namun, banyak juga yang merasa kebijakan ini terlalu menekan rakyat, terutama karena diumumkan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan yang seharusnya menjadi momen kegembiraan.

Di media sosial, perbandingan pun muncul. Jika Malaysia dan Singapura memberikan “kado” berupa bantuan langsung atau potongan pajak, Indonesia justru memperkenalkan regulasi yang menambah beban psikologis masyarakat. Meme-meme satir kemudian beredar luas, menggambarkan perbedaan cara negara merayakan kemerdekaan.

Reaksi Publik: Kontras yang Mengundang Kritik

Publik Indonesia ramai membicarakan isu ini, terutama setelah beredarnya kolase gambar perbandingan kebijakan kemerdekaan di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Dalam gambar tersebut, Malaysia tampak membagikan bantuan, Singapura memberi potongan pajak, sedangkan Indonesia justru mengumumkan aturan baru soal pengawasan transaksi keuangan.

Banyak warganet menilai perbedaan ini mencerminkan prioritas pemerintah masing-masing negara. Malaysia dan Singapura dianggap lebih memikirkan kesejahteraan langsung rakyat, sedangkan Indonesia lebih menekankan kepatuhan fiskal. Kritik yang muncul umumnya mengarah pada perlunya pemerintah Indonesia lebih peka terhadap kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit.

Di sisi lain, ada juga yang mencoba memahami kebijakan tersebut. Menurut mereka, pengawasan transaksi keuangan yang terhubung dengan NIK merupakan langkah penting untuk memperbaiki basis data perpajakan. Dengan begitu, potensi penerimaan negara bisa meningkat dan digunakan kembali untuk pembangunan.

Analisis Ekonomi: Antara Stimulus dan Regulasi

Pakar ekonomi menilai perbedaan kebijakan ini sebenarnya berakar dari kondisi fiskal masing-masing negara. Malaysia dan Singapura memiliki ruang fiskal yang cukup besar untuk memberikan stimulus langsung. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan defisit anggaran dan ketergantungan pada pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.

Ekonom dari Universitas Indonesia, misalnya, menilai bahwa langkah pengawasan transaksi keuangan sebenarnya sudah lama direncanakan. Namun, timing pengumumannya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan membuat publik merasa kebijakan ini “kurang berempati.” Menurutnya, seandainya diumumkan pada waktu lain, mungkin respons publik tidak akan sekeras sekarang.

Dengan kata lain, masalah bukan hanya pada substansi kebijakan, tetapi juga pada cara komunikasi pemerintah kepada publik. Hari Kemerdekaan adalah momentum emosional, dan rakyat berharap mendapat kabar gembira, bukan tambahan regulasi yang dianggap membebani.

Makna Kemerdekaan Menurut Perspektif Rakyat

Bagi rakyat, kemerdekaan idealnya tidak hanya diperingati dengan upacara dan bendera, tetapi juga dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bantuan ekonomi, potongan pajak, atau kebijakan yang meringankan beban hidup menjadi simbol nyata bahwa negara hadir untuk rakyatnya.

Oleh karena itu, perbandingan dengan Malaysia dan Singapura memunculkan refleksi kritis. Apakah Indonesia sudah benar-benar memaknai kemerdekaan sebagai kesejahteraan rakyat? Atau masih sebatas perayaan simbolik tanpa substansi nyata bagi masyarakat kecil?

Penutup

Perayaan Hari Kemerdekaan memang selalu sarat makna. Namun, cara setiap negara merayakannya memberi pesan tersendiri kepada rakyat. Malaysia memilih menurunkan harga dan memberi bantuan tunai, Singapura memberikan kupon belanja dan potongan pajak, sementara Indonesia justru meluncurkan kebijakan pengawasan transaksi keuangan.

Ketiga kebijakan ini mencerminkan prioritas berbeda. Malaysia dan Singapura menekankan stimulus ekonomi jangka pendek, sementara Indonesia lebih fokus pada penguatan sistem perpajakan jangka panjang. Namun, kritik yang muncul menunjukkan bahwa rakyat berharap kemerdekaan juga dimaknai dengan kebijakan yang langsung terasa manfaatnya.

Pada akhirnya, kemerdekaan sejati bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, melainkan juga tentang hadirnya negara dalam memastikan kesejahteraan warganya. Momentum Hari Kemerdekaan seharusnya bisa menjadi ajang untuk memperkuat ikatan emosional antara pemerintah dan rakyat, bukan justru memperlebar jarak.

Share :