Kritik Pedas Eksekutif Asing Budaya Rapat di Indonesia Dinilai Berlebihan

Navigasi.in – Kritik pedas datang dari seorang eksekutif headhunter bernama Leigh McKiernon yang telah enam tahun bekerja dan menetap di Indonesia. Dalam pengamatannya, ia menilai bahwa masyarakat Indonesia terlalu sering mengadakan rapat, diskusi, hingga pertemuan formal maupun informal, namun minim tindak lanjut nyata. Kritik ini sontak menjadi bahan perbincangan, karena menyentuh salah satu aspek budaya kerja yang memang jamak ditemui di negeri ini.

Kritik Pedas Eksekutif Asing: Budaya Rapat di Indonesia Dinilai Berlebihan

Budaya Rapat di Indonesia: Antara Tradisi dan Efektivitas

Di Indonesia, istilah rapat memiliki banyak turunan: ada seminar, focus group discussion (FGD), musyawarah, hingga ground breaking. Semua kegiatan ini kerap dianggap bagian penting dari proses pengambilan keputusan. Namun sayangnya, menurut McKiernon, kebiasaan tersebut sering berakhir hanya pada wacana, tanpa ada hasil konkret yang bisa diimplementasikan.

Banyak rapat yang diadakan untuk membahas masalah yang sebenarnya sudah berulang kali dibicarakan sebelumnya. Bahkan, tidak jarang masalah tersebut tidak pernah menemukan solusi yang jelas meskipun rapat telah dilakukan berkali-kali. Kondisi ini, menurut McKiernon, menjadi penghambat besar bagi kemajuan organisasi, perusahaan, maupun lembaga pemerintahan di Indonesia.

Fenomena Rapat Tanpa Tindak Lanjut

Fenomena rapat tanpa tindak lanjut bukan hanya terjadi di sektor swasta, melainkan juga di pemerintahan dan organisasi masyarakat. McKiernon menilai bahwa ada kecenderungan bagi orang Indonesia untuk lebih mementingkan formalitas rapat dibanding esensi penyelesaian masalah. Rapat diadakan dengan agenda yang panjang, presentasi berlapis, dan diskusi panjang, namun tidak selalu menghasilkan keputusan yang bisa langsung dijalankan.

Hal ini berdampak langsung pada lambannya pengambilan keputusan. Padahal, di era kompetisi global yang serba cepat, kecepatan dalam mengeksekusi ide dan kebijakan merupakan kunci penting bagi kemajuan. Negara-negara lain bisa melangkah lebih jauh, sementara Indonesia kerap terjebak dalam siklus rapat yang melelahkan.

Penyebab Budaya Rapat yang Berlebihan

Jika ditelusuri lebih dalam, fenomena ini berakar dari beberapa hal:

1. Budaya Konsensus: Masyarakat Indonesia memiliki budaya musyawarah mufakat. Segala hal dianggap perlu dibicarakan bersama hingga semua pihak sepakat, meskipun prosesnya memakan waktu panjang.
2. Hierarki Organisasi: Dalam banyak lembaga, keputusan baru bisa dijalankan jika sudah melalui banyak lapisan birokrasi. Setiap level manajemen merasa perlu diundang dalam rapat agar tidak terjadi miskomunikasi.
3. Kurangnya Keberanian Membuat Keputusan: Banyak pemimpin enggan mengambil keputusan langsung karena takut disalahkan jika hasilnya tidak sesuai harapan. Akhirnya, keputusan dilemparkan ke forum rapat.
4. Formalitas dan Simbolisme: Rapat kerap dianggap sebagai simbol keseriusan kerja. Semakin banyak rapat, dianggap semakin sibuk dan produktif, meski kenyataannya tidak selalu begitu.

Rapat sebagai Alibi Produktivitas

McKiernon menyebut bahwa dalam banyak kasus, rapat dijadikan alibi produktivitas. Orang merasa telah bekerja keras hanya karena menghadiri rapat berjam-jam, padahal hasil nyata dari rapat tersebut nihil. Fenomena ini berimplikasi serius pada tingkat efisiensi kerja, terutama di sektor swasta yang menuntut kecepatan dan ketepatan.

Menurut data dari berbagai survei manajemen internasional, karyawan di Indonesia rata-rata menghabiskan 25–35% jam kerjanya hanya untuk rapat. Angka ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju yang rata-rata hanya 15–20%. Perbedaan ini menunjukkan adanya inefisiensi struktural yang perlu segera diperbaiki.

Dampak Negatif Budaya Rapat Berlebihan

Kebiasaan rapat yang berlebihan tanpa hasil konkret memiliki dampak luas, di antaranya:

• Lambannya Proses Pengambilan Keputusan: Masalah yang seharusnya bisa diselesaikan cepat, menjadi berlarut-larut.
• Meningkatnya Biaya Operasional: Rapat membutuhkan biaya, mulai dari konsumsi, akomodasi, hingga tenaga kerja. Semakin sering rapat, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan.
• Menurunnya Produktivitas: Karyawan kehilangan banyak waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja.
• Stres dan Burnout: Rapat panjang tanpa hasil bisa membuat frustrasi, menurunkan motivasi, dan meningkatkan risiko kelelahan mental.

Kritik sebagai Refleksi

Kritik dari McKiernon sejatinya bisa menjadi refleksi penting bagi masyarakat Indonesia. Dalam dunia kerja global, efektivitas menjadi faktor penentu daya saing. Negara-negara lain, terutama di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand, mulai bergerak cepat dengan kultur kerja yang lebih adaptif. Indonesia, jika tidak segera berbenah, bisa tertinggal dalam persaingan regional maupun global.

Namun, kritik ini tidak serta-merta berarti semua rapat di Indonesia tidak berguna. Rapat tetap penting sebagai sarana koordinasi, komunikasi, dan klarifikasi. Yang perlu diperbaiki adalah cara mengelola rapat agar lebih efisien dan berorientasi pada hasil.

Solusi untuk Mengurangi Budaya Rapat Berlebihan

Untuk mengatasi budaya rapat yang berlebihan, ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan:

1. Tentukan Tujuan yang Jelas: Setiap rapat harus memiliki tujuan spesifik. Jika tidak ada tujuan yang jelas, rapat sebaiknya ditunda atau dibatalkan.
2. Batasi Durasi Rapat: Rapat idealnya tidak lebih dari 60 menit, kecuali ada hal yang sangat mendesak.
3. Gunakan Teknologi: Tidak semua hal perlu rapat tatap muka. Banyak masalah bisa diselesaikan melalui email, aplikasi pesan, atau sistem manajemen proyek digital.
4. Buat Notulen dan Tindak Lanjut: Setiap rapat harus menghasilkan catatan keputusan dan rencana aksi yang jelas. Tanpa itu, rapat menjadi sia-sia.
5. Tingkatkan Keberanian Pemimpin: Pemimpin harus berani mengambil keputusan tanpa harus selalu menunggu hasil rapat panjang.

Belajar dari Negara Lain

Negara seperti Jepang dan Korea Selatan memang dikenal juga dengan budaya rapatnya, namun mereka menyeimbangkannya dengan disiplin eksekusi. Rapat hanya menjadi langkah awal, sedangkan implementasi dilakukan dengan ketat sesuai tenggat waktu. Di negara Barat, seperti Amerika Serikat, rapat cenderung singkat, padat, dan langsung berorientasi pada keputusan.

Indonesia bisa mengambil pelajaran dari praktik-praktik ini untuk memperbaiki sistem kerja. Tidak perlu meninggalkan budaya musyawarah yang menjadi ciri khas bangsa, namun tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman agar tidak tertinggal.

Penutup

Kritik pedas dari Leigh McKiernon tentang budaya rapat di Indonesia sebenarnya bukan sekadar sindiran, melainkan peringatan penting. Jika masyarakat Indonesia ingin lebih maju dan kompetitif di tingkat global, maka budaya kerja harus bertransformasi dari sekadar banyak rapat menuju hasil yang nyata. Efektivitas, keberanian mengambil keputusan, dan orientasi pada eksekusi adalah kunci yang perlu dibangun.

Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat menjadikan kritik ini sebagai momentum perubahan. Bukan hanya untuk memperbaiki budaya kerja, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Share :