DPR Gaji Fantastis Rakyat Hanya Menyaksikan Mereka Tidur di Ruang Sidang

NAVIGASI.in – Sebuah foto yang memperlihatkan anggota DPR tertidur di ruang sidang kembali menjadi perbincangan publik. Fenomena ini bukan hal baru, karena masyarakat sudah sering kali menyaksikan perwakilan rakyat yang seharusnya berdiskusi dan merumuskan kebijakan penting justru tertangkap kamera dalam keadaan terlelap. Ironisnya, semua itu terjadi di tengah sorotan soal gaji dan tunjangan fantastis yang mereka terima setiap bulannya.

DPR Gaji Fantastis Rakyat Hanya Menyaksikan Mereka Tidur di Ruang Sidang

Gambar yang viral di media sosial ini memperlihatkan sejumlah wakil rakyat tertidur pulas di kursi empuk ruang sidang. Teks dalam gambar tersebut berbunyi “Pesona gaji 3 juta per hari”, sebuah sindiran tajam terhadap besarnya penghasilan DPR yang kontras dengan etos kerja yang diperlihatkan.

Gaji dan Tunjangan Anggota DPR

Menurut data yang pernah dipublikasikan, seorang anggota DPR bisa mendapatkan gaji pokok dan berbagai tunjangan yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Jika dihitung rata-rata, nominal itu setara dengan sekitar Rp3 juta per hari. Angka tersebut tentu sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia yang masih banyak berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Tunjangan yang diterima anggota DPR meliputi tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi, hingga dana reses. Belum lagi fasilitas mewah seperti mobil dinas, perjalanan dinas dengan biaya negara, serta berbagai fasilitas lain yang sulit diakses masyarakat biasa. Dengan semua fasilitas itu, publik wajar mempertanyakan: apakah benar para wakil rakyat ini sudah bekerja keras sesuai amanah yang diberikan?

Fenomena Tidur di Ruang Sidang

Tidur saat rapat paripurna atau rapat komisi bukanlah hal baru. Hampir setiap tahun, foto maupun video anggota DPR yang tertidur dalam forum resmi beredar luas di media sosial. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat, sebab DPR sejatinya adalah lembaga negara yang memiliki tugas penting dalam penyusunan undang-undang, pengawasan kinerja pemerintah, dan penyaluran aspirasi rakyat.

Banyak alasan yang kerap dikemukakan untuk membela fenomena tersebut. Ada yang menyebutkan jadwal kerja anggota DPR sangat padat, sering kali rapat berlangsung hingga larut malam, atau anggota DPR harus menghadiri banyak agenda sekaligus. Namun, alasan itu tetap sulit diterima publik. Sebab, dalam pandangan masyarakat, tidur di ruang sidang adalah bentuk ketidakdisiplinan dan ketidakseriusan dalam menjalankan amanah rakyat.

Kritik dari Publik

Di berbagai platform media sosial, publik melontarkan kritik pedas. Banyak yang menyebut bahwa dengan gaji dan fasilitas melimpah, seharusnya anggota DPR mampu menunjukkan profesionalitas, keteladanan, dan dedikasi tinggi. Tidak sedikit warganet yang membandingkan pekerjaan mereka dengan profesi lain yang memiliki beban kerja berat namun jauh dari kesejahteraan finansial, seperti guru honorer, tenaga kesehatan di pelosok, atau buruh pabrik.

Kritik masyarakat juga berangkat dari kenyataan bahwa masih banyak persoalan bangsa yang membutuhkan perhatian serius, seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, hingga kerusakan lingkungan. Ketika anggota DPR justru terlihat santai hingga tertidur, publik merasa aspirasi mereka tidak benar-benar diperjuangkan.

Perspektif Etika dan Moral

Dari sisi etika, tidur di ruang sidang jelas mencoreng wibawa lembaga legislatif. Bayangkan jika seorang siswa tertidur di kelas, ia bisa ditegur oleh gurunya. Jika seorang karyawan tertidur di kantor, ia berisiko ditegur atasan. Tetapi ketika seorang wakil rakyat yang bergaji besar tertidur di ruang sidang, hanya sedikit konsekuensi yang mereka dapatkan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa ada standar ganda dalam menilai kedisiplinan dan tanggung jawab.

Kondisi ini juga menjadi catatan moral bagi DPR sebagai lembaga. Bagaimana mungkin mereka menuntut disiplin dari rakyat, jika mereka sendiri tidak menunjukkan teladan dalam menjalankan tugas negara? Rakyat berhak menuntut keseriusan karena semua biaya yang menopang kinerja DPR berasal dari pajak yang dibayar masyarakat.

Perlunya Reformasi Kinerja DPR

Fenomena ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan reformasi kinerja DPR. Transparansi kehadiran anggota, produktivitas legislasi, hingga evaluasi kinerja harus diperketat. DPR perlu menunjukkan hasil nyata dari kerja mereka, bukan sekadar hadir secara fisik tanpa berkontribusi signifikan.

Beberapa usulan yang sering mengemuka di antaranya:

• Penerapan sistem absensi yang transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat.
• Pengurangan tunjangan bagi anggota yang malas atau tidak hadir dalam rapat.
• Peningkatan mekanisme evaluasi kinerja individu maupun fraksi.
• Memastikan rapat benar-benar produktif dengan agenda jelas, bukan sekadar formalitas.

Harapan Masyarakat

Rakyat Indonesia menaruh harapan besar pada wakil mereka di Senayan. Mereka dipilih melalui pemilu dengan biaya negara yang tidak sedikit. Oleh karena itu, publik berharap DPR mampu membuktikan diri sebagai lembaga terhormat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Keseriusan, kedisiplinan, dan etos kerja tinggi adalah harga mati yang harus dijunjung.

Momen viralnya foto-foto anggota DPR yang tertidur seharusnya menjadi cambuk, bukan sekadar bahan ejekan atau lelucon. Karena di balik itu, ada amanah besar yang harus dijalankan. Jika anggota DPR ingin dihormati, maka mereka harus terlebih dahulu menghormati rakyat yang telah memberi mandat.

Penutup

Fenomena anggota DPR yang tertidur di ruang sidang adalah simbol dari krisis kedisiplinan sekaligus refleksi atas besarnya jurang antara gaji yang mereka terima dengan kinerja yang ditampilkan. Publik sudah lelah dengan drama dan kontroversi, dan yang paling diharapkan hanyalah kerja nyata, komitmen, dan tanggung jawab. Semoga dengan kritik ini, DPR bisa berbenah dan menyadari bahwa setiap tindakan mereka selalu menjadi sorotan rakyat.

“Betapa berat pekerjaan dan perjuangan mereka sampai harus tidur di tempat kerja. Semoga dengan adanya tunjangan rumah dan gaji Rp3 juta per hari bisa mengurangi angka ketiduran di ruang sidang...”

Share :