INGGRIS WAJIBKAN PELAPORAN SETIAP TRANSAKSI KRIPTO PER 2026

Navigasiin - "Pemerintah Inggris Perketat Pengawasan Aset Digital, Siapkan Denda bagi yang Melanggar"

INGGRIS WAJIBKAN PELAPORAN SETIAP TRANSAKSI KRIPTO PER 2026

London, 2025 – Mulai 1 Januari 2026, seluruh platform aset kripto yang beroperasi di Inggris wajib melaporkan setiap transaksi pengguna kepada otoritas pajak. Aturan baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak di tengah melonjaknya kepemilikan aset digital.

Data Pengguna Wajib Dicatat, Termasuk Nama dan Alamat

Berdasarkan ketentuan HM Revenue and Customs (HMRC), otoritas pajak Inggris, perusahaan kripto harus mengumpulkan informasi detail pengguna, termasuk:

- Nama lengkap

- Alamat rumah

- Nomor identifikasi pajak

- Rincian aset digital yang diperdagangkan

Aturan ini berlaku untuk setiap transfer atau perdagangan di platform. Tidak hanya individu, entitas seperti trust dan lembaga amal juga terkena dampaknya.

"Kami ingin memastikan tidak ada celah bagi pelarian pajak di sektor kripto," tegas juru bicara HMRC.

Denda Rp6 Juta per Pengguna jika Langgar Aturan

Perusahaan yang gagal mematuhi kebijakan ini terancam denda hingga £300 (sekitar Rp6 juta) per pengguna. Otoritas mendesak platform kripto segera mempersiapkan sistem pengumpulan data, meski pedoman teknisnya baru akan dirilis kemudian.

Ikuti Standar Global OECD

Kebijakan ini merupakan implementasi dari Cryptoasset Reporting Framework (CRF) yang digagas Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). CRF dirancang untuk meningkatkan transparansi transaksi kripto lintas negara dan menutup celah penghindaran pajak.

Kepemilikan Kripto di Inggris Melonjak 3x Lipat

Berdasarkan data Financial Conduct Authority (FCA), sekitar 12% orang dewasa di Inggris memegang aset kripto pada 2024—naik signifikan dari 4% di 2021. Lonjakan ini memicu kekhawatiran pemerintah atas potensi penyalahgunaan untuk tax evasion.

"Kripto bukan lagi niche, tapi bagian dari sistem keuangan modern yang harus diawasi," kata analis keuangan City of London.

#Kripto #Pajak #Inggris #OECD #Regulasi

Berbagi :