Kinerja Polri Tembus Top 3 Dunia: Di Bawah Listyo Sigit, Indonesia Masuk Jajaran Negara Paling Aman

Navigasi.in – Performa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus menjadi sorotan publik, khususnya dalam konteks tata kelola keamanan nasional, penegakan hukum, dan reformasi internal kepolisian. Salah satu indikator penting yang menunjukkan perkembangan ini adalah World Internal Security and Police Index (WISPI) 2023, indeks yang mengukur efektivitas, legitimasi, dan kualitas sistem keamanan suatu negara secara komprehensif.

Kinerja Polri Tembus Top 3 Dunia: Di Bawah Listyo Sigit, Indonesia Masuk Jajaran Negara Paling Aman

Pada laporan tersebut, Polri mencatat capaian signifikan dengan skor 0,920 pada dimensi hasil (outcome), menempatkannya pada posisi ketiga terbaik di dunia setelah Denmark dan Finlandia. Ini merupakan prestasi yang jarang disadari publik, mengingat Indonesia memiliki tantangan geografis, sosial, dan keamanan yang jauh lebih kompleks dibanding negara-negara Eropa yang homogen dan stabil.

Menurut R. Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) dan Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, capaian ini menandakan peningkatan rasa aman masyarakat, keberhasilan pengendalian kriminalitas, serta tumbuhnya kepercayaan publik terhadap Polri. “Prestasi ini menunjukkan rasa aman masyarakat yang meningkat di ruang publik dan tingkat kriminalitas yang relatif terkendali dibandingkan rata-rata global. Serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi Polri dalam menjaga keamanan nasional,” ungkapnya.

---

Latar Belakang: Kompleksitas Keamanan Indonesia yang Tidak Sederhana

Indonesia memiliki tantangan keamanan yang unik dan besar. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau, keragaman etnis, agama, dan budaya, serta dinamika politik yang terus berkembang, tugas Polri tidak sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga menghadapi ancaman transnasional seperti terorisme, kejahatan siber, penyelundupan narkotika lintas negara, perdagangan manusia, hingga konflik horizontal pada wilayah tertentu.

Di tengah kondisi seperti ini, keberhasilan Polri menjaga stabilitas keamanan nasional bukanlah hal kecil. Tingginya tingkat pergerakan masyarakat, urbanisasi cepat, serta perkembangan teknologi yang menghasilkan pola kejahatan baru juga menempatkan Polri pada persimpangan antara modernisasi dan transformasi kelembagaan.

Dengan kondisi tersebut, capaian tinggi pada dimensi hasil dalam indeks WISPI 2023 menjadi sesuatu yang patut diapresiasi, terutama karena Polri masih menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya dibandingkan negara-negara dengan kondisi lebih stabil dan homogen.

---

Rasio Personel Polri Masih Jauh dari Standar Ideal

Salah satu tantangan terbesar Polri adalah keterbatasan jumlah personel. Dengan rasio 1 polisi per 631 penduduk, Indonesia masih jauh dari standar yang direkomendasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni sekitar 1:350. Artinya, satu personel Polri harus melayani dan menjaga ratusan warga—jumlah yang jelas tidak ideal untuk sebuah institusi dengan tugas sekompleks Polri.

Meski demikian, Polri tetap mampu mempertahankan situasi keamanan nasional yang relatif stabil. Hal ini dimungkinkan melalui beberapa strategi:

• Modernisasi teknologi kepolisian seperti CCTV terintegrasi, sistem digital laporan kepolisian, serta pengembangan laboratorium forensik.
• Peningkatan peran polisi di masyarakat melalui program Binmas, Polisi RW, hingga patroli reaktif.
• Strategi operasional adaptif untuk menghadapi dinamika kriminalitas yang terus berkembang.

Namun, keterbatasan personel ini juga membuat Polri menerima skor rendah pada dimensi kapasitas (capacity) di WISPI, yakni 0,380. Skor tersebut menunjukkan bahwa penambahan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, serta pemerataan distribusi personel masih menjadi pekerjaan besar di masa depan.

---

Legitimasi Publik Meningkat Berkat Program Presisi

Salah satu faktor penting dalam kinerja aparat keamanan adalah tingkat legitimasi atau kepercayaan publik. Di WISPI, Polri meraih skor 0,580 untuk dimensi legitimasi, sebuah nilai yang mencerminkan dukungan masyarakat yang cukup baik.

Kinerja Polri Tembus Top 3 Dunia: Di Bawah Listyo Sigit, Indonesia Masuk Jajaran Negara Paling Aman

Peningkatan legitimasi ini tidak terlepas dari program PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang diusung Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Program ini mendorong Polri untuk menjadi institusi yang lebih terbuka, responsif terhadap pengaduan, dan berbasis teknologi.

Haidar Alwi menilai legitimasi merupakan modal simbolik yang menentukan sejauh mana Polri mampu bekerja secara efektif di lapangan. “Reputasi institusi keamanan sangat ditentukan oleh legitimasi sosialnya. Skor ini menunjukkan bahwa Polri berada pada arah yang positif dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat setelah berbagai tantangan kasus internal beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Pemberantasan mafia tanah, penegakan hukum terhadap kejahatan digital, penanganan cepat bencana, serta transparansi dalam sejumlah kasus besar turut meningkatkan citra Polri di mata publik.

---

Dimensi Proses Masih Lemah: PR Besar Penegakan Hukum

Meskipun mencatat capaian membanggakan pada dimensi hasil dan legitimasi, Polri mendapatkan nilai rendah pada dimensi proses (process), yakni skor 0,130. Ini merupakan tantangan serius bagi sistem penegakan hukum nasional.

Dimensi proses menilai efektivitas hukum mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan. Rendahnya skor ini tidak semata-mata disebabkan oleh Polri, tetapi karena kinerja proses hukum di Kejaksaan dan Pengadilan yang dinilai belum kuat. Ketika dua lembaga tersebut memiliki integritas dan efektivitas yang lemah, maka banyak kasus yang tidak menghasilkan keadilan substantif meskipun penyidikan Polri telah dilakukan dengan baik.

Haidar Alwi menekankan bahwa penegakan hukum di Indonesia bekerja dalam “rantai sistem keadilan pidana”, bukan berdiri sendiri. Ketimpangan kualitas antar lembaga membuat banyak upaya Polri di lapangan tidak berujung pada hasil maksimal di meja hijau.

Dengan kata lain, reformasi penegakan hukum tidak boleh berhenti di Polri saja. Kejaksaan dan Pengadilan juga harus dibenahi agar keadilan dapat diwujudkan secara sistemik, menyeluruh, dan tidak terpotong di tengah proses.

---

Posisi Indonesia dalam Peta Keamanan Dunia

Secara keseluruhan, skor WISPI Indonesia adalah 0,510, menempatkannya pada peringkat 63 dari 125 negara. Posisi ini menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang paling aman, tetapi juga bukan negara dengan tingkat kriminalitas tinggi.

Dengan naiknya rasa aman masyarakat dan stabilitas nasional yang terjaga, Indonesia dinilai memiliki performa keamanan yang “cukup terkendali”. Namun peringkat tersebut juga menjadi alarm penting bahwa perbaikan besar masih dibutuhkan.

“Reformasi sistem penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya terbatas pada Polri,” tegas Haidar Alwi.

Untuk menaikkan peringkat keamanan dunia, beberapa langkah yang perlu dilakukan meliputi:

1. Penambahan dan pemerataan jumlah personel Polri terutama di daerah padat penduduk dan wilayah rawan.
2. Peningkatan integritas Kejaksaan dan Pengadilan agar hasil penyidikan Polri tidak sia-sia.
3. Peningkatan anggaran keamanan untuk modernisasi alat, fasilitas, teknologi, dan pelatihan.
4. Penguatan koordinasi antarpenegak hukum melalui sistem terpadu dan transparan.
5. Penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan berbasis komunitas.

---

Reformasi Polri: Sudah Bergerak ke Arah yang Benar

Di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri telah melakukan berbagai pembenahan internal. Mulai dari peningkatan profesionalisme, pembenahan etika personel, digitalisasi pelayanan publik, hingga pembentukan beberapa direktorat baru yang fokus pada kejahatan siber dan kejahatan transnasional.

Beberapa program yang dinilai berhasil oleh masyarakat antara lain:

• Layanan SPKT online yang mempermudah laporan tanpa harus datang ke kantor polisi.
• ETLE (tilang elektronik) yang mengurangi interaksi langsung dan potensi pungli.
• Peningkatan pengawasan internal untuk pencegahan pelanggaran etik.
• Polisi RW dan Polisi Desa yang memperkuat kehadiran polisi di masyarakat.
• Pemberantasan narkoba dan penindakan tegas terhadap kejahatan terorganisir.

Kinerja positif ini menunjukkan bahwa Polri telah bergerak ke arah institusi modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Walaupun masih terdapat tantangan besar, terutama dalam hal integritas, konsistensi penegakan hukum, dan manajemen SDM, arah perubahan yang saat ini ditempuh dinilai berada pada jalur yang benar.

---

Pilar Penegakan Hukum Harus Dibenahi Secara Bersamaan

Salah satu kesimpulan penting dalam analisis Haidar Alwi adalah bahwa Polri tidak bisa bekerja sendirian. Indonesia membutuhkan sistem penegakan hukum yang solid dari hulu ke hilir—mulai dari penyidikan oleh Polri, penuntutan oleh Kejaksaan, hingga proses persidangan dan putusan di Pengadilan.

Jika tiga pilar ini tidak memiliki standar, integritas, dan kualitas yang sama, maka keadilan akan timpang. Banyak kasus yang pada akhirnya tidak memberikan efek jera atau justru memberikan celah bagi pelanggar hukum untuk lolos dari vonis maksimal.

Reformasi menyeluruh diperlukan agar:

• Penegakan hukum menjadi konsisten, bukan tebang pilih.
• Putusan pengadilan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
• Koordinasi antar lembaga berjalan efektif dan transparan.
• Masyarakat merasakan kehadiran negara dalam melindungi hak dan keamanan mereka.

---

Penutup: Keamanan Nasional Harus Menjadi Pengalaman Nyata, Bukan Sekadar Angka

Capaian Polri dalam indeks keamanan dunia menunjukkan bahwa institusi ini mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Rasa aman meningkat, kriminalitas terkendali, dan legitimasi publik tumbuh kembali setelah beberapa tahun penuh tantangan.

Namun perjalanan masih panjang. Tantangan reformasi penegakan hukum, peningkatan kapasitas personel, hingga harmonisasi antar lembaga hukum menjadi pekerjaan besar yang harus terus dilakukan. Polri telah mengambil langkah maju, tetapi sistem hukum Indonesia secara keseluruhan juga harus berbenah agar keamanan nasional benar-benar kokoh.

“Indonesia membutuhkan sistem yang solid pada semua pilar agar keamanan dan rasa aman masyarakat tidak hanya angka dalam indeks, tetapi menjadi pengalaman nyata setiap warga negara,” tutup Haidar Alwi.

Share :