Trump Siapkan Perintah Eksekutif untuk Hukum Bank yang Diskriminatif terhadap Nasabah Konservatif dan Kripto

Navigasi.in – Dalam sebuah langkah yang dinilai kontroversial sekaligus strategis, mantan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump sedang mempersiapkan sebuah perintah eksekutif (executive order) yang akan memberikan sanksi kepada bank dan lembaga keuangan yang menutup rekening nasabah karena alasan pandangan politik atau ideologis, termasuk di antaranya mereka yang berasal dari kalangan konservatif dan pelaku industri kripto.

Trump Siapkan Perintah Eksekutif untuk Hukum Bank yang Diskriminatif terhadap Nasabah Konservatif dan Kripto

Rancangan perintah eksekutif tersebut bertujuan untuk melindungi hak konsumen dari diskriminasi berdasarkan preferensi politik atau pilihan bisnis yang sah seperti investasi di aset digital. Langkah ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran dari komunitas konservatif dan pelaku industri kripto yang merasa mengalami ketidakadilan dari lembaga keuangan arus utama.

Bank Dituntut Bertanggung Jawab atas Penutupan Rekening Bermotif Ideologis

Dalam draf perintah eksekutif yang sedang dirancang oleh tim kebijakan Trump, lembaga regulator seperti Departemen Keuangan dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) akan diberi instruksi langsung untuk menyelidiki praktik penutupan rekening yang diduga melanggar undang-undang hak sipil dan perlindungan konsumen.

"Setiap warga negara Amerika berhak atas akses ke sistem keuangan, tanpa memandang pandangan politik mereka. Tidak ada tempat bagi diskriminasi ideologis dalam sistem perbankan kita," bunyi kutipan dari draf yang didapat media nasional Amerika Serikat.

Trump secara pribadi menyebut bahwa dirinya sendiri telah menjadi korban praktik ini. Dalam sebuah pernyataan publik, ia mengatakan bahwa JPMorgan Chase – salah satu bank terbesar di dunia – telah menutup rekening pribadinya karena alasan politik. Meskipun tidak disertai bukti rinci, klaim ini memperkuat retorika bahwa lembaga keuangan besar bersikap tidak netral terhadap individu atau bisnis dengan pandangan konservatif.

Pihak JPMorgan Chase membantah tudingan tersebut. Dalam sebuah pernyataan resmi, juru bicara bank menyatakan bahwa penutupan akun tidak pernah dilakukan karena alasan politik. “Kami berkomitmen pada prinsip non-diskriminasi dan hanya menutup rekening berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi serta risiko internal,” ujarnya.

Industri Kripto Juga Terdampak

Selain kalangan konservatif, pelaku industri kripto seperti bursa aset digital, platform DeFi, dan penyedia dompet kripto juga dilaporkan menjadi sasaran pembatasan dari berbagai bank tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan kripto mengeluhkan bahwa mereka kesulitan membuka rekening, mendapatkan layanan kredit, atau bahkan mempertahankan hubungan bisnis dengan bank karena stigma negatif terhadap industri blockchain.

Trump diketahui cukup terbuka terhadap inovasi teknologi, meskipun ia pernah menyatakan skeptisisme terhadap Bitcoin. Namun dalam konteks ini, ia menilai bahwa diskriminasi terhadap perusahaan kripto adalah bagian dari pola umum eksklusi berbasis ideologi dan preferensi ekonomi.

Perintah eksekutif ini akan memerintahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk meninjau kebijakan internal yang berkaitan dengan penyediaan layanan kepada individu dan entitas yang bergerak di bidang aset digital. Pemerintah juga akan meminta laporan audit dari bank-bank yang terlibat dalam program pinjaman federal seperti Paycheck Protection Program (PPP) di bawah Small Business Administration (SBA).

Dimensi Politik Menjelang Pemilu 2024

Langkah Trump ini dinilai sebagai bagian dari strategi politik menjelang pemilihan presiden 2024, di mana ia kembali mencalonkan diri sebagai kandidat dari Partai Republik. Dengan memperkuat citra sebagai pembela kebebasan sipil, ekonomi alternatif, dan konsumen konservatif, Trump berusaha menarik simpati dari kelompok basis pendukungnya serta komunitas bisnis yang merasa disingkirkan oleh lembaga finansial arus utama.

Dalam pidato kampanye terakhirnya, Trump menyatakan, "Bank tidak berhak menentukan siapa yang pantas menjadi bagian dari sistem keuangan hanya karena perbedaan pandangan. Kita tidak akan membiarkan Big Banks dan Big Tech mengontrol akses terhadap uang dan kebebasan."

Kalimat tersebut disambut sorakan oleh para pendukungnya, terutama dari komunitas usaha kecil dan pelaku industri teknologi desentralisasi. Mereka menilai bahwa langkah ini sangat penting untuk mengimbangi kekuasaan besar bank sentral dan korporasi keuangan.

Reaksi dari Dunia Keuangan dan Lembaga Hak Sipil

Sementara beberapa pihak mendukung langkah Trump, banyak analis keuangan dan kelompok kebebasan sipil justru melihat perintah ini dengan hati-hati. Ada kekhawatiran bahwa tindakan ini bisa memperumit hubungan antara regulator dan lembaga keuangan, serta menimbulkan risiko politik dalam pengawasan perbankan.

"Jika bank dipaksa untuk mempertahankan hubungan bisnis dengan entitas yang mereka anggap berisiko, itu bisa bertentangan dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola perusahaan," kata Elizabeth Warren, senator Partai Demokrat yang kerap mengkritisi Trump.

Namun di sisi lain, kelompok pendukung hak sipil seperti American Civil Liberties Union (ACLU) menyatakan bahwa diskriminasi terhadap individu karena pandangan politik memang bisa melanggar prinsip kebebasan sipil. “Jika terbukti bahwa bank menolak layanan hanya karena posisi politik atau afiliasi ideologis, maka itu adalah bentuk diskriminasi yang harus dilawan,” ujar seorang juru bicara ACLU.

Perdebatan Tentang Peran Bank dalam Ekspresi Ideologis

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana bank memiliki wewenang untuk menilai atau menolak nasabah berdasarkan aktivitas atau kepercayaan mereka di luar urusan keuangan. Apakah layanan perbankan merupakan hak dasar, ataukah sepenuhnya bergantung pada keputusan bisnis?

Beberapa akademisi hukum menilai bahwa sektor keuangan, karena sifatnya yang vital bagi kehidupan sehari-hari dan kegiatan bisnis, seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip inklusi yang ketat. Dalam hal ini, mereka mendukung penguatan regulasi anti-diskriminasi di sektor perbankan.

Sebaliknya, kelompok pelobi industri perbankan menyatakan bahwa lembaga keuangan harus diberi ruang untuk menilai risiko reputasi dan kepatuhan hukum, termasuk jika harus memutuskan hubungan dengan nasabah yang dianggap bermasalah secara hukum atau etika.

Kapan Perintah Ini Akan Ditandatangani?

Menurut laporan dari Gedung Putih, draf perintah eksekutif saat ini sudah berada pada tahap akhir dan kemungkinan besar akan ditandatangani oleh Trump dalam minggu ini. Jika hal itu terjadi, maka akan menjadi salah satu kebijakan pertama yang eksplisit mendukung perlindungan atas hak finansial bagi kalangan konservatif dan komunitas kripto.

Sejumlah lembaga keuangan disebut sedang melakukan analisis mendalam terhadap potensi dampak perintah ini, baik dari sisi regulasi, kepatuhan, maupun hubungan publik. Sementara itu, para pengamat menyebut bahwa kebijakan ini akan memicu perdebatan hukum di pengadilan federal, terutama terkait batas kekuasaan eksekutif dalam mengatur bisnis swasta.

Kesimpulan

Rencana Donald Trump untuk menandatangani perintah eksekutif yang menghukum bank karena menolak layanan kepada nasabah konservatif dan pelaku industri kripto menandai babak baru dalam pertempuran antara kebebasan sipil dan otoritas korporasi finansial. Di satu sisi, langkah ini mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan partisipasi ekonomi yang adil. Namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi politisasi dalam dunia keuangan.

Apakah kebijakan ini akan memperkuat sistem keuangan yang inklusif, atau justru menjadi preseden bagi intervensi politik lebih lanjut terhadap sektor privat? Jawabannya mungkin tidak akan segera muncul, namun yang pasti, langkah Trump ini akan menjadi topik utama dalam perdebatan publik dan politik Amerika Serikat di tahun-tahun mendatang.

Share :