Sri Mulyani Ungkap Tingkat Kemiskinan RI 2025 Turun ke Level Terendah 8,47 Persen

Navigasi.in, Jakarta – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan kabar menggembirakan mengenai perkembangan sosial-ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025), Sri Mulyani menegaskan bahwa tingkat kemiskinan nasional turun ke level terendah sepanjang sejarah, yakni sebesar 8,47 persen. Ini merupakan capaian pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka kemiskinan di bawah 9 persen.

Sri Mulyani Ungkap Tingkat Kemiskinan RI 2025 Turun ke Level Terendah 8,47 Persen

Meskipun demikian, ia juga menegaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. Dengan total penduduk lebih dari 270 juta jiwa, angka 8,47 persen setara dengan sekitar 23,9 juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sebelumnya, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebanyak 25,22 juta orang, sehingga terjadi penurunan sekitar 1,32 juta jiwa dalam setahun terakhir.

Pertama Kali Sejarah, Tingkat Kemiskinan di Bawah 9 Persen

Sri Mulyani menekankan bahwa pencapaian ini bukanlah hasil yang instan, melainkan buah dari upaya panjang pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas akses kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan. Menurutnya, capaian ini juga mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal yang dijalankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tingkat kemiskinan juga pertama kali turun di bawah 9 persen yaitu 8,47 persen, meskipun headcount-nya ada di angka 23,85 juta. Jumlah penduduk miskin kita juga turun dari 25,22 juta ke 23,9 juta orang,” ungkapnya di hadapan anggota DPR RI.

Pernyataan ini mendapat apresiasi dari sebagian besar anggota dewan yang menilai bahwa tren penurunan kemiskinan patut dijaga agar tidak hanya bersifat sementara. Namun, sebagian anggota DPR juga mengingatkan bahwa angka 23,9 juta orang miskin masih tergolong besar dan memerlukan perhatian khusus.

Perbaikan Sektor Ketenagakerjaan

Selain membahas angka kemiskinan, Sri Mulyani juga menyoroti perkembangan positif di sektor ketenagakerjaan. Pada 2025, tercatat adanya peningkatan penciptaan lapangan kerja sebanyak 3,59 juta, lebih tinggi dari tahun 2024 yang sebesar 3,55 juta.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan signifikan. Jika pada 2024 angka pengangguran terbuka tercatat 4,82 persen atau sekitar 7,2 juta orang, maka pada 2025 turun menjadi 4,76 persen atau setara dengan 7,3 juta orang. Meski secara jumlah meningkat tipis, secara persentase terlihat adanya perbaikan di pasar tenaga kerja Indonesia.

“Stabilitas ekonomi telah memberikan perbaikan pada beberapa indikator kesejahteraan. Tingkat pengangguran menurun di 4,76 persen dari tingkat pengangguran terbuka, di mana lapangan kerja yang tercipta naik dari 3,55 juta ke 3,59 juta,” jelas Sri Mulyani.

APBN Masih Jadi Instrumen Utama

Sri Mulyani menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. APBN digunakan tidak hanya sebagai alat fiskal, melainkan juga sebagai bantalan (buffer) ketika Indonesia menghadapi tantangan global maupun kebutuhan pembangunan domestik.

“APBN selalu menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Setiap kali Indonesia menghadapi guncangan global, APBN hadir sebagai bantalan agar ekonomi tidak goyah. Namun, kita tidak bisa hanya bergantung pada APBN,” tuturnya.

Menurutnya, ke depan pemerintah akan lebih mengoptimalkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta mendorong partisipasi sektor swasta agar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan cara ini, beban fiskal negara dapat terbagi sehingga pembangunan ekonomi tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

“Namun bisa kemudian mesin pertumbuhan bisa dibagi kepada Danantara dan juga swasta di dalam mendorong kemajuan ekonomi Indonesia,” tambahnya.

Tantangan: Kesenjangan dan Kualitas Pekerjaan

Meski ada capaian positif, para ekonom mengingatkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran tidak boleh membuat pemerintah lengah. Masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan ekonomi antarwilayah, tingginya angka pekerja informal, serta rendahnya kualitas pekerjaan di sektor tertentu.

Di perkotaan, banyak pekerja yang masih bergantung pada sektor informal dengan penghasilan tidak menentu. Sementara itu, di pedesaan, sebagian besar masyarakat masih bekerja di sektor pertanian tradisional yang rawan guncangan cuaca dan harga komoditas. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga meski tidak lagi masuk kategori “miskin”, tetap rentan kembali jatuh miskin ketika menghadapi tekanan ekonomi.

Analisis Ekonom: Capaian Positif tapi Perlu Waspada

Beberapa analis ekonomi menilai capaian penurunan tingkat kemiskinan hingga 8,47 persen merupakan pencapaian luar biasa. Namun, mereka juga mengingatkan agar pemerintah tetap waspada terhadap tantangan global, seperti perlambatan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim yang bisa mempengaruhi ketahanan pangan.

“Turunnya angka kemiskinan di bawah 9 persen adalah capaian bersejarah, tapi bukan berarti kita bisa berpuas diri. Dengan lebih dari 23 juta orang masih miskin, pemerintah harus menjaga momentum ini agar tidak terjadi rebound (kenaikan kembali) angka kemiskinan,” kata seorang ekonom dari Universitas Indonesia.

Peran Program Perlindungan Sosial

Salah satu faktor penting dalam penurunan angka kemiskinan adalah keberhasilan program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah. Program seperti Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, serta subsidi energi dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat miskin dan rentan.

Selain itu, program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan kesehatan melalui BPJS Kesehatan juga membantu meringankan beban keluarga miskin sehingga mereka bisa tetap mengakses layanan dasar dengan biaya terjangkau.

Suara Warga: Harapan untuk Masa Depan

Di balik data statistik yang dipaparkan pemerintah, masyarakat kecil merasakan secara langsung manfaat dari perbaikan ekonomi. Beberapa warga mengaku lebih mudah mendapatkan pekerjaan, meski sebagian lainnya masih berharap pemerintah meningkatkan upaya dalam menekan biaya hidup.

“Sekarang kerja lebih gampang, banyak pabrik yang buka lowongan. Tapi harga kebutuhan sehari-hari juga makin mahal. Jadi meskipun katanya kemiskinan turun, kami masih merasa berat,” ujar Suryanto, seorang buruh pabrik di Bekasi.

Hal senada disampaikan oleh Ningsih, pedagang kecil di Semarang. Menurutnya, bantuan dari pemerintah cukup membantu, tetapi ia berharap ada dukungan lebih besar untuk usaha mikro agar bisa berkembang.

Kesimpulan

Turunnya tingkat kemiskinan Indonesia ke angka 8,47 persen pada 2025 merupakan kabar baik yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Penurunan jumlah penduduk miskin dari 25,22 juta menjadi 23,9 juta orang adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Ditambah dengan perbaikan di sektor ketenagakerjaan, Indonesia berada pada jalur positif menuju pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Namun, dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin, tantangan kesenjangan sosial, serta ancaman ketidakpastian global, perjuangan mengurangi kemiskinan masih panjang. Pemerintah perlu menjaga momentum, memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kualitas lapangan kerja, serta mendorong peran swasta dalam pembangunan ekonomi.

Sejarah mencatat bahwa capaian ini merupakan tonggak penting bagi Indonesia. Kini, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga agar angka kemiskinan terus menurun dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Reporter: Tim Navigasi.in

Share :