Perdebatan Syarat Pendidikan bagi Calon Anggota DPR, Pengamat: Representasi Lebih Penting daripada Gelar Akademis

Jakarta — Perdebatan mengenai syarat pendidikan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mengemuka di ruang publik, baik di media sosial maupun dalam diskursus akademis dan politik. Isu ini bermula dari sebuah wacana yang menyebutkan bahwa calon anggota legislatif sebaiknya memiliki kualifikasi pendidikan minimal strata dua (S2), skor TOEFL 500, serta kemampuan public speaking yang baik. Usulan tersebut langsung menuai beragam respons dari masyarakat, politisi, hingga akademisi.

Perdebatan Syarat Pendidikan bagi Calon Anggota DPR, Pengamat: Representasi Lebih Penting daripada Gelar Akademis

Sebagian kalangan menilai usulan ini penting untuk meningkatkan kualitas parlemen Indonesia. Mereka beranggapan, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka semakin baik pula kapasitasnya dalam memahami persoalan kebangsaan, merumuskan kebijakan, serta melakukan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Namun, di sisi lain, banyak pihak menilai bahwa usulan tersebut justru berpotensi diskriminatif, mengingat akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih belum merata. Perdebatan ini pun menggelinding menjadi topik nasional yang ramai dibicarakan.

Wacana Syarat Akademis dalam Demokrasi

Ide untuk menetapkan syarat akademis yang lebih tinggi bagi calon anggota DPR bukanlah hal baru. Beberapa kali dalam sejarah politik Indonesia, muncul gagasan untuk menaikkan standar kelayakan seseorang sebelum dapat menduduki jabatan publik. Syarat-syarat ini biasanya terkait usia, pengalaman organisasi, atau latar belakang pendidikan formal.

Pendukung wacana ini berargumen bahwa pendidikan yang lebih tinggi dapat membantu calon legislator memahami kompleksitas regulasi, menguasai persoalan internasional, dan berkomunikasi dengan lebih baik di forum-forum resmi. Bahkan, kemampuan bahasa asing dinilai penting mengingat semakin banyak isu global yang memerlukan kerja sama antarnegara.

Namun, di tengah idealisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah pendidikan formal semata cukup untuk menjamin kualitas seorang wakil rakyat? Apakah gelar akademis bisa menjadi parameter utama dalam menilai integritas, empati, serta komitmen seorang calon dalam memperjuangkan kepentingan rakyat?

Pandangan Pengamat Politik

Pengamat politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menilai bahwa syarat akademis seperti gelar S2 atau kemampuan bahasa asing tidak relevan jika dikaitkan dengan prinsip representasi politik dalam demokrasi. Menurutnya, esensi dari sistem demokrasi adalah memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk dipilih dan memilih, terlepas dari latar belakang pendidikan mereka.

“Syarat minimal memang diperlukan, misalnya ijazah SMA atau sederajat, karena ini mencerminkan kemampuan dasar literasi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana seorang wakil rakyat membuktikan kapasitas, integritas, serta keberpihakannya terhadap aspirasi publik,” ujar Nur Hidayat.

Ia juga mencontohkan bahwa banyak tokoh dunia sukses memimpin bangsa tanpa latar belakang akademis yang tinggi. Salah satu contohnya adalah mantan Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, yang berangkat dari dunia hiburan sebelum terjun ke politik dan berhasil menjadi kepala negara dengan pengaruh besar di kancah global.

Menurut Nur, persoalan yang lebih mendesak bukanlah menaikkan syarat akademis calon anggota DPR, melainkan meningkatkan kualitas pemilih serta memperkuat peran partai politik. Dengan pemilih yang lebih kritis dan cerdas, kandidat yang tidak kompeten atau memiliki rekam jejak buruk dapat tersingkir secara alami dari sistem pemilu.

Representasi Lebih Penting daripada Gelar

Pernyataan Nur Hidayat mempertegas sebuah gagasan bahwa demokrasi bukanlah kompetisi akademis, melainkan arena representasi. Wakil rakyat seharusnya mencerminkan keragaman masyarakat, baik dari segi pendidikan, profesi, maupun latar belakang sosial. Jika DPR hanya diisi oleh kaum elit akademik, maka suara kelompok masyarakat kecil, petani, nelayan, buruh, atau pedagang kecil bisa jadi kurang terwakili.

Di Indonesia, anggota DPR berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang berprofesi sebagai pengacara, akademisi, artis, pengusaha, aktivis, bahkan mantan atlet. Keberagaman ini di satu sisi dianggap sebagai kekuatan karena mampu membawa perspektif yang berbeda-beda ke meja perumusan kebijakan. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa tanpa standar kualitas tertentu, DPR akan diisi oleh figur populer tanpa kapasitas yang memadai.

Karena itu, menurut banyak pengamat, fokus pembahasan seharusnya tidak semata pada gelar pendidikan, melainkan pada mekanisme seleksi partai politik serta tingkat literasi politik masyarakat. Dengan cara ini, kualitas DPR bisa ditingkatkan tanpa harus menyingkirkan calon-calon potensial dari kalangan non-akademis.

Pro dan Kontra di Media Sosial

Perdebatan ini semakin ramai ketika warganet ikut menanggapi isu tersebut. Sebagian mendukung gagasan pendidikan tinggi sebagai syarat utama, bahkan menambahkan usulan agar calon DPR harus lulusan universitas ternama, baik dalam negeri maupun luar negeri. Mereka berpendapat bahwa DPR sebagai lembaga tinggi negara seharusnya dihuni oleh orang-orang terbaik dari segi akademis.

Namun, banyak pula yang menilai gagasan ini diskriminatif. Mengingat kondisi Indonesia, akses terhadap pendidikan tinggi masih sangat timpang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih relatif rendah, terutama di daerah-daerah terpencil. Jika syarat minimal S2 diterapkan, maka sebagian besar masyarakat tidak akan pernah bisa mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

“Kalau DPR hanya diisi orang S2, berarti rakyat kecil tidak punya wakil lagi. Padahal mereka yang paling tahu bagaimana rasanya hidup sebagai rakyat biasa,” tulis salah satu pengguna Twitter.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih berpegang pada prinsip kesetaraan dalam demokrasi: siapa pun berhak dipilih, selama ia tidak melanggar hukum dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat.

Peran Partai Politik dan Pemilih

Dalam sistem demokrasi Indonesia, partai politik memegang peranan sentral dalam proses rekrutmen calon legislatif. Partai memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang akan maju dalam pemilu. Karena itu, kualitas wakil rakyat sangat bergantung pada mekanisme seleksi internal partai. Jika partai hanya mengusung calon berdasarkan popularitas atau kekuatan finansial, maka syarat akademis setinggi apa pun tidak akan banyak membantu.

Di sisi lain, pemilih juga memiliki peran besar dalam menentukan kualitas DPR. Dengan pemilih yang cerdas, mereka dapat memilah kandidat berdasarkan rekam jejak, program kerja, dan integritas, bukan sekadar popularitas atau latar belakang pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan literasi politik masyarakat menjadi salah satu kunci untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.

Sejarah Syarat Pendidikan di Politik Indonesia

Syarat pendidikan untuk calon pejabat publik sebenarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya, untuk calon kepala desa, minimal harus berpendidikan SMP atau sederajat. Sementara untuk calon anggota DPR, syarat pendidikan minimal adalah SMA atau sederajat. Hal ini dianggap cukup, karena fungsi utama DPR adalah representasi politik, bukan kompetisi akademis.

Dalam sejarahnya, Indonesia juga memiliki banyak tokoh besar yang tidak menempuh pendidikan formal tinggi, tetapi mampu berkontribusi besar bagi bangsa. Misalnya, KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy’ari, dua tokoh pendiri organisasi Islam besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang pendidikan formalnya tidak setinggi akademisi modern, tetapi pemikirannya memberi dampak besar bagi peradaban bangsa.

Kisah ini menunjukkan bahwa pendidikan formal hanyalah salah satu faktor, bukan satu-satunya penentu kualitas seorang pemimpin.

Refleksi dan Jalan Tengah

Daripada memperdebatkan tinggi rendahnya syarat akademis, banyak pihak mengusulkan agar kualitas calon anggota DPR ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan politik. Misalnya, partai politik dapat memberikan sekolah kader yang berisi materi tentang demokrasi, tata kelola pemerintahan, etika politik, hingga kemampuan komunikasi publik. Dengan begitu, calon legislator akan memiliki bekal yang cukup meskipun tidak memiliki gelar akademis tinggi.

Selain itu, lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memperkuat regulasi terkait transparansi rekam jejak kandidat. Dengan akses informasi yang mudah, pemilih dapat menilai sendiri siapa calon terbaik untuk mewakili mereka.

Penutup

Perdebatan tentang syarat pendidikan bagi calon anggota DPR mencerminkan dinamika demokrasi Indonesia yang terus berkembang. Di satu sisi, ada keinginan untuk meningkatkan kualitas parlemen melalui standar akademis yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa hal itu justru akan menyingkirkan hak politik sebagian besar rakyat.

Pada akhirnya, representasi yang adil, integritas, dan kapasitas seorang calon lebih penting daripada sekadar gelar akademis. Demokrasi sejatinya memberikan kesempatan setara bagi semua warga negara. Oleh karena itu, fokus perbaikan seharusnya diarahkan pada pendidikan politik, mekanisme seleksi partai, serta peningkatan literasi politik masyarakat. Dengan cara itu, parlemen Indonesia dapat diisi oleh orang-orang yang benar-benar layak, terlepas dari latar belakang akademis mereka.

Share :