Papua Kaya Tambang, Tapi Termiskin? Simak Daftar Lengkap 10 Provinsi Termiskin 2025

Navigasi.in – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru pada Maret 2025 yang menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di wilayah Papua mendominasi daftar tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Dari sepuluh provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi, enam di antaranya berasal dari Papua dan daerah sekitarnya. Fakta ini menjadi cermin tantangan pembangunan yang masih dihadapi kawasan timur Indonesia.

Papua Pegunungan: Tertinggi di Indonesia

Papua Kaya Tambang, Tapi Termiskin? Simak Daftar Lengkap 10 Provinsi Termiskin 2025

Provinsi Papua Pegunungan mencatatkan angka kemiskinan tertinggi nasional sebesar 30,03%. Ini berarti hampir sepertiga penduduk di provinsi tersebut hidup di bawah garis kemiskinan. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Papua, dan tantangan geografis menjadi salah satu faktor utama penghambat pembangunan, distribusi logistik, dan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Papua Tengah dan Papua Barat: Masih Berada di Atas 20%

Di posisi kedua, Papua Tengah memiliki angka kemiskinan sebesar 28,90%, disusul Papua Barat dengan 20,66%. Ketiga provinsi ini menghadapi tantangan serupa, yakni infrastruktur yang masih minim, indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah, serta keterbatasan akses terhadap pasar kerja formal.

5 Provinsi Papua dalam 10 Besar: Mengapa?

Tak hanya Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat, provinsi Papua Selatan (19,71%), Papua (19,16%), dan Papua Barat Daya (17,95%) juga masuk dalam daftar 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan regional masih sangat nyata di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam seperti tambang dan hutan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal.

Nusa Tenggara Timur: Kemiskinan yang Berlarut

Di luar wilayah Papua, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat angka kemiskinan sebesar 18,60%. NTT sudah sejak lama dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Musim kemarau panjang, curah hujan tidak menentu, serta rendahnya kualitas pendidikan menjadi akar masalah yang perlu segera ditangani oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Maluku, Gorontalo, dan Aceh: Berjuang Mengurangi Kemiskinan

Maluku dengan angka 15,38%, Gorontalo 13,24%, dan Aceh 12,33% juga masuk dalam daftar 10 besar. Meski angka tersebut lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi di Papua, tetap saja lebih tinggi dari rata-rata nasional yang kini berkisar di bawah 10%. Di Aceh, misalnya, dana otonomi khusus (otsus) belum sepenuhnya optimal dalam pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, Maluku dan Gorontalo juga masih berjuang dengan tantangan konektivitas antarwilayah dan rendahnya produktivitas tenaga kerja.

Faktor Penyebab: Lebih dari Sekadar Ekonomi

Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tapi juga oleh faktor struktural lainnya seperti:

• Infrastruktur: Daerah dengan keterbatasan akses jalan dan listrik memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam angka kemiskinan.
• Pendidikan: Rendahnya angka partisipasi sekolah di jenjang menengah dan tinggi turut memengaruhi kualitas sumber daya manusia.
• Kesehatan: Akses layanan kesehatan dasar yang tidak merata membuat masyarakat lebih rentan terhadap penyakit dan kehilangan produktivitas kerja.
• Pembangunan yang tidak merata: Ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia semakin memperdalam jurang kesejahteraan.

Perbandingan Nasional: Sebuah Gambaran Ketimpangan

Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta atau Jawa Barat, yang angka kemiskinannya di bawah 5%, terlihat jelas bahwa kesenjangan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Indonesia. Padahal, Papua merupakan wilayah dengan sumber daya alam melimpah seperti tambang emas dan gas alam. Namun ironisnya, kemiskinan masih menjadi masalah utama.

Kebijakan Pemerintah: Sudah Tepatkah?

Pemerintah pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas telah mengalokasikan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan nol persen pada 2026. Namun, dalam implementasinya, masih banyak hambatan, mulai dari birokrasi, distribusi dana yang tidak tepat sasaran, hingga korupsi di tingkat lokal.

Program seperti Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih belum menyentuh akar persoalan di wilayah terpencil. Pendekatan top-down perlu dilengkapi dengan pendekatan berbasis komunitas (bottom-up) agar dampaknya lebih terasa di masyarakat.

Solusi Jangka Panjang: Pendidikan dan Teknologi

Para pakar pembangunan menilai bahwa investasi pada pendidikan dan infrastruktur digital menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi angka kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing, sementara koneksi internet dapat membuka akses pada ekonomi digital, termasuk UMKM berbasis daring di wilayah terpencil.

Pemerintah dan swasta harus bersinergi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki angka kemiskinan tinggi. Pendampingan dan pelatihan teknis juga perlu diperbanyak agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tapi juga mampu mandiri secara ekonomi.

Penutup

Data kemiskinan dari BPS Maret 2025 memberikan cermin yang tegas bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wilayah Papua, meski kaya akan sumber daya alam, masih berkutat dalam kemiskinan yang sistemik. Diperlukan keberpihakan nyata, perencanaan pembangunan yang partisipatif, serta evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program-program yang ada.

Saatnya Indonesia tidak hanya berbicara soal pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga memprioritaskan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah yang selama ini tertinggal dalam arus pembangunan.

---

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS), Maret 2025.

Reporter: Tim Redaksi Navigasi.in

Share :