Kebingungan Warga Soal Pajak di Indonesia, Kontras dengan Kondisi di Timor-Leste

Navigasi.in – Sebuah video yang diunggah akun perjalanan Jajago Keliling Indonesia menjadi bahan diskusi hangat di media sosial. Dalam video itu, tampak rekaman langsung bersama seorang warga Timor Leste. Diskusi tersebut menyinggung dua hal sekaligus: kebingungan tentang pengelolaan pajak di Indonesia dan perbandingan kondisi nyata di lapangan, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana banyak masyarakat masih kesulitan mengakses air bersih.

Kebingungan Warga Soal Pajak di Indonesia, Kontras dengan Kondisi di Timor-Leste

Pertanyaan yang Menggelitik: Pajak di Indonesia

“Kadang kami bingung, ada apa dengan pajak di Indonesia?” begitulah pertanyaan sederhana yang muncul dalam diskusi. Kalimat tersebut mencerminkan keresahan sekaligus rasa ingin tahu dari masyarakat, baik di dalam negeri maupun dari luar, terhadap bagaimana sebenarnya pengelolaan pajak di Indonesia berjalan.

Pajak sejatinya menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Dari pajaklah pemerintah membiayai berbagai program pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi untuk masyarakat kecil. Namun, di sisi lain, masih banyak suara sumbang yang mempertanyakan efektivitas penggunaan pajak itu sendiri. Pertanyaan tentang transparansi, keadilan, dan pemerataan hasil pembangunan selalu menjadi bahan perbincangan.

Diskusi hangat di Timor Leste tersebut menyoroti bahwa meskipun Indonesia sudah dianggap sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, masih banyak wilayah-wilayah di pelosok tanah air yang belum merasakan manfaat nyata dari pajak yang dipungut setiap tahunnya.

Potret Nyata di Lapangan: NTT dan Krisis Air Bersih

Salah satu contoh nyata yang diangkat dalam diskusi itu adalah kondisi di Nusa Tenggara Timur. Di wilayah ini, akses terhadap kebutuhan dasar berupa air bersih masih menjadi tantangan besar. Banyak warga yang harus berjalan kaki berjam-jam, membawa jerigen atau ken air, hanya untuk mendapatkan beberapa liter air bersih.

Bayangkan, di tengah gencarnya pembangunan jalan tol di Pulau Jawa atau proyek-proyek raksasa lainnya, masih ada saudara-saudara kita di NTT yang berjuang untuk kebutuhan dasar. Air bersih, yang seharusnya menjadi hak fundamental setiap warga negara, justru masih menjadi barang langka di sebagian wilayah.

Hal ini menimbulkan ironi tersendiri. Masyarakat bertanya-tanya, kemana aliran dana pajak yang selama ini mereka bayar? Apakah sudah benar-benar digunakan untuk mengatasi masalah-masalah krusial seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan di daerah tertinggal? Ataukah justru lebih banyak terserap pada proyek-proyek besar yang tidak langsung menyentuh kebutuhan rakyat kecil?

Kontras dengan Timor Leste

Diskusi yang dilakukan bersama Om Boy Sabak, seorang warga Timor Leste, semakin mempertegas perbedaan perspektif. Timor Leste, sebagai negara tetangga yang jauh lebih kecil dan baru merdeka di tahun 2002, juga menghadapi berbagai keterbatasan pembangunan. Namun, warga di sana sering kali justru memiliki pandangan kritis terhadap kondisi di Indonesia.

Timor Leste mungkin tidak memiliki sumber daya yang sebesar Indonesia, tetapi dalam beberapa aspek, mereka terlihat lebih transparan dan berusaha langsung menjawab kebutuhan dasar warganya. Sementara di Indonesia, meski pajak yang terkumpul besar, sering muncul persepsi bahwa pengelolaan dana tersebut belum maksimal.

Krisis Air Bersih di NTT: Lebih dari Sekadar Masalah Infrastruktur

Isu air bersih di NTT bukan sekadar soal ketiadaan pipa atau sumur. Lebih jauh, ini menyangkut soal keadilan sosial dan hak asasi manusia. Menurut data yang pernah dirilis sejumlah lembaga, tingkat akses air bersih di NTT masih tergolong rendah dibandingkan rata-rata nasional. Banyak desa yang harus mengandalkan sumber air tradisional, seperti mata air yang jauh di gunung atau sungai yang kering di musim kemarau.

Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Anak-anak harus membantu orang tua mencari air, sehingga waktu belajar mereka berkurang. Ibu rumah tangga kehilangan banyak energi hanya untuk memastikan keluarga punya cukup air untuk minum dan memasak. Sementara itu, risiko penyakit akibat air kotor pun semakin tinggi.

Suara Warga: Kritik dan Harapan

Melalui video rekaman itu, terlihat jelas bahwa warga tidak hanya ingin mengeluh, tetapi juga berharap ada perubahan nyata. Pajak yang mereka bayarkan seharusnya kembali dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik. Mereka ingin melihat bukti nyata dari kontribusi mereka terhadap negara, bukan sekadar janji atau angka dalam laporan pemerintah.

“Motor-motor mewah ada di mana-mana, gedung tinggi menjulang di kota besar, tapi kenapa di NTT orang masih harus jalan kaki jauh hanya untuk air?” begitulah salah satu ungkapan yang mencerminkan ironi ini.

Mengapa Diskusi Ini Penting?

Diskusi sederhana di sebuah meja kopi antara pelancong Indonesia dan warga Timor Leste ternyata memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang arah pembangunan. Apakah pembangunan di Indonesia sudah adil? Apakah dana pajak benar-benar kembali kepada rakyat? Apakah pemerintah cukup serius dalam mengatasi masalah-masalah di daerah tertinggal?

Pertanyaan ini penting, bukan hanya untuk menggugat pemerintah, tetapi juga untuk membangun kesadaran publik. Masyarakat perlu kritis agar dana publik yang dikelola negara tidak salah arah. Media, aktivis, dan akademisi perlu terus mengawasi jalannya pembangunan agar cita-cita keadilan sosial benar-benar terwujud.

Pajak dan Pemerataan Pembangunan

Konsep dasar pajak adalah gotong royong. Semua warga menyumbang sesuai kemampuan agar negara bisa membiayai kebutuhan bersama. Namun, jika hasil gotong royong itu hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat, maka rasa keadilan pun hilang. Di sinilah pentingnya pemerataan pembangunan, terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal.

Kasus NTT adalah contoh paling gamblang. Padahal wilayah ini tidak hanya kaya budaya, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, dan peternakan. Jika masalah mendasar seperti air bersih tidak diselesaikan, bagaimana mungkin potensi itu bisa berkembang optimal?

Belajar dari Diskusi di Timor Leste

Percakapan santai dengan warga Timor Leste mengingatkan kita bahwa kritik dari luar bisa menjadi cermin. Orang lain bisa melihat apa yang kita sering abaikan. Bagi masyarakat Indonesia, mungkin sudah terbiasa mendengar kabar tentang kemiskinan di NTT, tetapi bagi orang luar, ini menjadi kejanggalan besar, mengingat Indonesia disebut sebagai negara dengan ekonomi yang terus tumbuh.

Dengan kata lain, perspektif orang luar bisa membantu kita menyadari bahwa ada yang salah dalam sistem kita. Jika negara tetangga yang jauh lebih kecil bisa berusaha maksimal dalam hal transparansi, kenapa Indonesia yang lebih besar tidak bisa lebih serius memperhatikan daerah-daerah tertinggal?

Kesimpulan: Harapan untuk Masa Depan

Diskusi singkat di Timor Leste itu seharusnya tidak hanya berhenti sebagai obrolan ringan. Pertanyaan sederhana “ada apa dengan pajak di Indonesia?” bisa menjadi pemicu refleksi bersama. Kita semua perlu bertanya: apakah pajak sudah benar-benar menjadi alat pemerataan kesejahteraan? Apakah pembangunan sudah menyentuh seluruh rakyat, termasuk yang tinggal di pelosok NTT?

Kondisi air bersih di NTT adalah alarm nyata bahwa masih ada PR besar yang belum diselesaikan. Selama akses terhadap kebutuhan dasar belum terpenuhi, kita belum bisa benar-benar mengatakan bahwa pembangunan berjalan adil. Dan selama masyarakat masih kebingungan melihat ke mana perginya pajak, berarti masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam hal transparansi dan pemerataan.

Pada akhirnya, diskusi sederhana di sebuah meja kopi bersama warga Timor Leste justru membuka ruang refleksi yang dalam. Semoga ini menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan hanya soal proyek besar di kota, tetapi juga tentang memastikan setiap warga, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Share :