Fakta di Balik Dapur Makan Bergizi Gratis: Semua Partai Politik, TNI, hingga Polri Ikut Kelola MBG
NAVIGASI.IN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan sosial terbesar pemerintah Indonesia belakangan ini kembali menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena skalanya yang masif dan menyentuh jutaan penerima manfaat, tetapi juga karena fakta mengejutkan mengenai siapa saja pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dapur MBG.
 |
| Fakta di Balik Dapur Makan Bergizi Gratis: Semua Partai Politik, TNI, hingga Polri Ikut Kelola MBG |
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, secara terbuka mengungkapkan bahwa pengelolaan dapur MBG tidak dimonopoli oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, hampir seluruh partai politik, serta institusi negara seperti Polri dan TNI, ikut ambil bagian dalam mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.
Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang selama ini beredar di masyarakat, mulai dari isu politisasi bantuan, dugaan kepentingan elite, hingga pertanyaan tentang transparansi dan pengawasan program makan gratis yang menyedot anggaran besar negara.
MBG, Program Ambisius dengan Skala Nasional
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang dirancang untuk mengatasi persoalan gizi, stunting, dan ketimpangan akses pangan bergizi di Indonesia. Program ini menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.
Sejak diluncurkan, MBG diproyeksikan menjangkau jutaan penerima manfaat setiap harinya. Untuk mewujudkan skala sebesar itu, pemerintah menyadari bahwa peran negara semata tidak cukup. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, lintas institusi, dan lintas kepentingan.
Di sinilah peran dapur MBG menjadi sangat krusial. Dapur bukan sekadar tempat memasak, melainkan jantung dari program pemenuhan gizi nasional.
Pernyataan Terbuka Wakil Kepala BGN
Dalam acara Semangat Awal Tahun by IDN Times yang digelar di kantor pusat IDN Times, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026), Nanik S. Deyang membeberkan fakta yang selama ini jarang disampaikan secara gamblang kepada publik.
Ia menyatakan bahwa hampir semua partai politik memiliki dapur MBG atau SPPG yang ikut menyiapkan dan menyalurkan makanan bergizi kepada masyarakat.
“Hampir semua partai politik punya dapur MBG. Selain itu, institusi seperti Polri dan TNI juga ikut mengelola dapur,” ungkap Nanik di hadapan peserta acara.
Pernyataan ini sontak memantik perhatian publik, mengingat selama ini keterlibatan partai politik dalam program sosial pemerintah kerap menimbulkan perdebatan.
Apakah Keterlibatan Partai Politik Dilarang?
Nanik menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk partai politik, sama sekali tidak dilarang dalam program MBG. Menurutnya, sejak awal MBG memang dirancang sebagai program terbuka.
“Siapa pun boleh terlibat mendukung MBG. Yang penting dapurnya dibangun sesuai standar yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa persoalan bukan terletak pada siapa yang mengelola dapur, melainkan pada kualitas makanan, kebersihan dapur, keamanan pangan, dan dampaknya bagi penerima manfaat.
“Jangan sampai dapur diklaim milik tokoh tertentu, tapi justru makanan yang dihasilkan bermasalah sampai menimbulkan keracunan,” ujar Nanik dengan nada tegas.
Standar Ketat dan Ancaman Masalah Pangan
BGN, kata Nanik, telah menetapkan standar ketat bagi setiap dapur MBG. Standar tersebut mencakup aspek sanitasi, kualitas bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga pengawasan rutin.
Isu keamanan pangan menjadi perhatian serius, terutama setelah muncul beberapa laporan di daerah terkait makanan bermasalah dalam program sosial serupa di masa lalu.
“Program ini menyangkut kesehatan jutaan orang. Kalau ada satu dapur bermasalah, dampaknya bisa besar,” jelas Nanik.
Peran Tokoh dan Figur Publik
Menariknya, Nanik justru menilai keterlibatan tokoh publik atau figur berpengaruh seharusnya menjadi jaminan mutu, bukan sumber masalah.
Menurutnya, dapur yang dikelola oleh pihak-pihak berpengaruh semestinya memiliki kualitas lebih baik karena sorotan publik yang tinggi.
“Kalau pemilik atau pengelolanya tokoh, seharusnya kualitas dapurnya makin dijaga. Jangan sampai malah menimbulkan masalah,” lanjutnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan moral bagi para elite politik agar tidak menjadikan program MBG sebagai alat pencitraan semata.
Kasus Yasika Aulia dan Klarifikasi BGN
Dalam kesempatan yang sama, Nanik juga mengonfirmasi kabar mengenai pengelolaan puluhan dapur MBG oleh Yasika Aulia, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud.
Isu ini sempat ramai diperbincangkan di ruang publik dan media sosial, dengan berbagai spekulasi mengenai potensi konflik kepentingan.
Nanik menyatakan bahwa dirinya telah melakukan klarifikasi langsung kepada pihak terkait.
“Soal itu sudah saya klarifikasi langsung. Saya tanya ke Pak Yasir dan memang benar,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa informasi tersebut juga telah disampaikan kepada media sebelumnya sebagai bentuk transparansi.
BGN Tak Catat Jumlah Dapur Milik Partai
Meski mengakui bahwa setiap partai politik memiliki dapur MBG, Nanik mengatakan BGN tidak memiliki data rinci mengenai jumlah dapur yang dikelola masing-masing partai.
“Kami tidak mencatat secara detail berapa dapur yang dikelola tiap partai. Tapi faktanya, semua partai punya dapur MBG,” ujarnya.
Menurut Nanik, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan kualitas dan keberlanjutan program, bukan mendata afiliasi politik pengelola dapur.
Metode Lapangan: Tanya Langsung Kepala Daerah
Nanik mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, ia kerap menanyakan langsung kepada kepala daerah atau koordinator wilayah ketika melakukan kunjungan ke daerah.
“Biasanya kalau saya ke daerah, saya tanya ke bupati atau korwil, ‘Ini dapurnya siapa?’ Dari situ ketahuan pengelolanya,” katanya.
Metode ini dinilai lebih efektif untuk memahami kondisi riil di lapangan dibandingkan sekadar laporan administratif.
Gotong Royong Nasional dalam Program MBG
Nanik menegaskan kembali bahwa esensi program MBG adalah gotong royong nasional. Program ini, menurutnya, tidak akan berhasil tanpa kolaborasi banyak pihak.
Selama standar terpenuhi dan tujuan gizi tercapai, keterlibatan berbagai elemen bangsa justru menjadi kekuatan utama MBG.
“Yang terpenting bukan siapa pengelolanya, tapi kualitas, keamanan pangan, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Nanik.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Ke depan, tantangan terbesar MBG bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga pengawasan dan konsistensi mutu. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, risiko ketidaksamaan standar selalu ada.
Namun, pemerintah optimistis bahwa dengan pengawasan ketat dan partisipasi publik, MBG dapat menjadi tonggak penting dalam sejarah kebijakan gizi nasional.
Program ini diharapkan tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga membentuk generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.
Penutup
Pernyataan Wakil Kepala BGN membuka tabir penting tentang realitas di balik program Makan Bergizi Gratis. Keterlibatan partai politik, TNI, dan Polri bukanlah pelanggaran, melainkan bagian dari strategi kolaboratif.
Namun, keterbukaan ini juga menuntut tanggung jawab besar. Setiap dapur, siapa pun pengelolanya, wajib menjaga kualitas dan integritas.
MBG bukan sekadar program makan gratis, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
— NAVIGASI.IN
Post a Comment for "Fakta di Balik Dapur Makan Bergizi Gratis: Semua Partai Politik, TNI, hingga Polri Ikut Kelola MBG"