Sinergi DPRD Lampung Utara dan DPP KWIP: Membangun Keterbukaan Informasi untuk Kemajuan Daerah

Lampung Utara, Navigasi.in – Dewan Pengurus Pusat Komite Wartawan Indonesia Perjuangan (DPP KWIP) menggelar audiensi penting dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara pada Kamis (19/09/2025). Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pengurus pusat DPP KWIP, termasuk Ketua Umum Deferi Zan, Sekretaris Umum Fran Klin, Anjori selaku bidang Humas, serta sejumlah ketua bidang dan anggota lainnya. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD Lampung Utara, Yusrizal, ST, didampingi PLT Ketua Bidang Humas DPRD, Heriyansyah.

Sinergi DPRD Lampung Utara dan DPP KWIP: Membangun Keterbukaan Informasi untuk Kemajuan Daerah

Audiensi ini menjadi momentum penting bagi kedua pihak untuk membahas sinergi antara lembaga legislatif dan organisasi kontrol sosial, khususnya dalam hal pertukaran informasi publik. Mengingat era digital yang semakin cepat, kebutuhan akan sistem komunikasi yang terbuka dan transparan menjadi keharusan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

Sinergi Media dan Legislatif sebagai Pilar Demokrasi

Sinergi DPRD Lampung Utara dan DPP KWIP: Membangun Keterbukaan Informasi untuk Kemajuan Daerah

Dalam sambutannya, Fran Klin menegaskan bahwa salah satu fungsi utama organisasi kewartawanan adalah menjadi jembatan komunikasi antara pers dan pihak legislatif. Media massa tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang membantu jalannya pemerintahan agar sesuai dengan prinsip demokrasi.

“Organisasi kewartawanan hadir untuk mendukung pemerintahan, bukan hanya di legislatif, tetapi juga eksekutif dan yudikatif. Fungsi kontrol ini penting agar semua pihak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan. Melalui penyampaian informasi yang bersifat membangun, kita bisa menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Fran dalam audiensi.

Pernyataan ini sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan ini menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan pemerintah, sekaligus menjadi mekanisme pengawasan yang sehat.

DPRD Lampung Utara Sambut Baik Kolaborasi

Sementara itu, Yusrizal, ST selaku Ketua DPRD Lampung Utara menyambut positif audiensi ini. Menurutnya, kehadiran media sangat vital dalam mendukung publikasi pembangunan di semua sektor. Media berperan sebagai mata dan telinga masyarakat, sekaligus sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan program kerja dan capaian pembangunan.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan kawan-kawan dari DPP KWIP dalam audiensi ini. Saya melihat media sebagai bagian penting dalam ekosistem pembangunan. Pemerintahan ini tidak bisa berjalan hanya oleh eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga membutuhkan peran pers untuk memastikan aspirasi rakyat tersampaikan dan kebijakan bisa dipublikasikan secara luas,” ujar Yusrizal.

Pernyataan Yusrizal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan peran aktif media. Tanpa media yang bebas dan bertanggung jawab, masyarakat akan kesulitan memperoleh informasi yang benar, dan hal ini bisa menghambat partisipasi publik dalam pembangunan.

Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik

Isu keterbukaan informasi publik menjadi sorotan utama dalam audiensi ini. Dalam era digital, informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh siapa saja. Namun, tanpa sistem komunikasi yang baik antara legislatif, eksekutif, dan media, informasi yang beredar justru bisa menimbulkan kebingungan.

Oleh karena itu, DPP KWIP menekankan pentingnya membangun mekanisme komunikasi yang efektif. Dengan begitu, setiap kebijakan atau keputusan DPRD dapat dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Transparansi ini juga dapat mencegah munculnya hoaks dan disinformasi yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Peran Pers dalam Pembangunan Daerah

Pers bukan hanya penyampai berita, tetapi juga agen perubahan sosial. Di Kabupaten Lampung Utara yang dikenal sebagai “Kabupaten Ragem Tunas Lampung”, media berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui pemberitaan yang objektif, masyarakat bisa mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah daerah, apa saja tantangan yang dihadapi, dan bagaimana mereka bisa ikut terlibat.

Peran pers juga penting dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Dengan memberitakan kebijakan pemerintah secara seimbang, pers membantu menjaga akuntabilitas pejabat publik. Jika ada kebijakan yang tidak pro-rakyat, pers bisa mengangkat isu tersebut agar menjadi perhatian publik dan mendapat solusi.

Harapan Jangka Panjang: Kolaborasi Berkelanjutan

Audiensi ini diharapkan bukan hanya menjadi pertemuan seremonial semata, tetapi awal dari kerja sama jangka panjang antara DPRD Lampung Utara dan DPP KWIP. Ke depan, diharapkan akan ada program bersama seperti forum diskusi, pelatihan jurnalisme berkualitas, serta pembentukan pusat informasi publik yang lebih terintegrasi.

Selain itu, penting juga membangun literasi media bagi masyarakat. Dengan literasi media yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen berita, tetapi juga mampu memilah informasi yang benar. Hal ini akan memperkuat demokrasi karena masyarakat menjadi lebih kritis dan aktif mengawasi jalannya pemerintahan.

Foto Bersama Sebagai Simbol Kebersamaan

Usai berbincang dan berdiskusi, kegiatan audiensi ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran DPRD dan DPP KWIP. Foto tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk terus membangun sinergi dan keterbukaan informasi demi kemajuan Lampung Utara.

Foto Bersama DPRD dan DPP KWIP

Audiensi ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara media dan pemerintah daerah dapat berjalan harmonis jika dilandasi niat yang sama, yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Kesimpulan

Pertemuan antara DPP KWIP dan DPRD Lampung Utara menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara pers dan legislatif. Di tengah era informasi yang serba cepat, kolaborasi ini akan sangat membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Dengan dukungan media yang profesional, masyarakat Lampung Utara akan semakin mudah mengakses informasi pembangunan dan ikut terlibat dalam proses demokrasi.

Kehadiran media sebagai kontrol sosial sekaligus jembatan komunikasi diharapkan dapat terus dipelihara. Kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat luas yang membutuhkan informasi akurat dan terpercaya. Dengan demikian, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan konstitusi dapat terwujud secara nyata di tingkat daerah.

Laporan: Anjori – Humas DPP KWIP

Share :