Puan Maharani Janji Tampung Aspirasi Aksi Unjuk Rasa di DPR

NAVIGASI.in – Ketua DPR RI, Puan Maharani, akhirnya angkat bicara mengenai aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR-MPR RI pada Senin (25/8/2025). Aksi tersebut diikuti ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat yang menyuarakan tuntutan terkait sejumlah isu nasional, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan pendidikan, hingga regulasi ketenagakerjaan.

Puan Maharani Janji Tampung Aspirasi Aksi Unjuk Rasa di DPR

Dalam keterangannya, Puan menegaskan bahwa DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat akan selalu terbuka terhadap kritik, saran, dan aspirasi dari masyarakat. Ia berjanji akan menampung seluruh masukan yang disampaikan melalui jalur demonstrasi maupun mekanisme formal lainnya, untuk kemudian dibahas bersama dalam rapat-rapat dewan demi perbaikan ke depan.

Puan Maharani: DPR Milik Rakyat

Puan menekankan bahwa keberadaan DPR tidak terlepas dari mandat rakyat. Oleh karena itu, suara masyarakat yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa merupakan bagian penting dari demokrasi. Menurutnya, demokrasi tidak bisa berjalan hanya dengan suara di dalam gedung parlemen, melainkan juga harus mendengar langsung suara rakyat di jalanan.

“Kami di DPR menyadari bahwa lembaga ini adalah milik rakyat, bukan milik segelintir orang. Aspirasi yang disampaikan masyarakat, baik melalui unjuk rasa maupun forum formal, akan kami dengarkan dan bahas secara serius. Tugas kami adalah memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan berpihak pada rakyat banyak,” ujar Puan dalam keterangan persnya.

Puan juga menyampaikan apresiasinya terhadap masyarakat yang tetap menyampaikan aspirasi dengan cara damai dan tertib. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang karena rakyat bisa mengemukakan pendapat tanpa menimbulkan kericuhan.

Latar Belakang Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa pada 25 Agustus 2025 dipicu oleh berbagai isu yang dianggap merugikan rakyat kecil. Beberapa isu utama yang menjadi sorotan massa antara lain:

• Kenaikan harga beras, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya.
• Tuntutan revisi undang-undang ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada buruh.
• Kritik terhadap kebijakan pendidikan yang dianggap semakin mahal dan tidak merata.
• Tuntutan peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran negara.

Ribuan demonstran yang terdiri dari mahasiswa, aktivis buruh, hingga organisasi masyarakat sipil berkumpul di depan Gedung DPR-MPR RI sejak pagi. Mereka melakukan orasi, membawa spanduk, dan menyerahkan petisi berisi tuntutan kepada wakil rakyat.

DPR sebagai Ruang Aspirasi

Puan menegaskan bahwa DPR RI memiliki mekanisme untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang masuk. Petisi yang diterima dari demonstran akan diserahkan kepada komisi terkait, lalu dibahas dalam rapat internal. Menurut Puan, hal ini penting agar suara rakyat tidak berhenti di jalan, tetapi benar-benar bisa masuk ke ruang pengambilan kebijakan.

“Kami memiliki sistem untuk menindaklanjuti setiap aspirasi. Semua masukan akan kami bahas dengan kementerian terkait, baik itu soal ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun ketenagakerjaan. Saya tegaskan, suara rakyat tidak boleh diabaikan,” kata Puan.

Sejarah Aksi Massa di DPR

Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR bukanlah hal baru. Sejak era reformasi, gedung wakil rakyat tersebut selalu menjadi titik sentral bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Mulai dari reformasi 1998, demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM, hingga aksi terkait revisi undang-undang kontroversial, DPR selalu menjadi “rumah rakyat” yang paling mudah dijangkau untuk menyampaikan pendapat.

Dalam konteks itu, apa yang terjadi pada 25 Agustus 2025 merupakan bagian dari tradisi panjang demokrasi Indonesia. Rakyat menggunakan hak konstitusionalnya untuk bersuara, sementara DPR sebagai lembaga perwakilan memiliki kewajiban untuk mendengarkan.

Pentingnya Menjaga Saluran Demokrasi

Pakar politik menilai, respons Puan Maharani untuk menampung aspirasi massa sangat penting agar saluran demokrasi tetap berjalan. Jika suara rakyat tidak tersalurkan, hal itu bisa menimbulkan ketidakpuasan yang lebih besar di masyarakat. Dengan adanya jaminan dari pimpinan DPR bahwa aspirasi akan didengar, diharapkan rakyat tetap percaya terhadap lembaga legislatif.

Menurut para pengamat, langkah Puan ini juga bisa memperkuat posisi DPR sebagai institusi yang benar-benar mewakili rakyat. Dalam sistem demokrasi, legitimasi DPR sangat ditentukan oleh seberapa besar kepercayaan masyarakat. Jika DPR dianggap hanya berpihak pada elite atau kepentingan tertentu, maka kepercayaan publik akan menurun drastis.

Tantangan bagi DPR dan Pemerintah

Meskipun Puan berjanji menampung aspirasi, tantangan sesungguhnya ada pada tindak lanjut. Selama ini, masyarakat kerap mengeluh bahwa aspirasi yang disampaikan dalam demonstrasi hanya berakhir sebagai catatan tanpa ada perubahan nyata. Oleh karena itu, publik menunggu bukti nyata dari DPR dalam menindaklanjuti tuntutan massa.

Beberapa isu yang paling mendesak, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketenagakerjaan, membutuhkan kebijakan yang konkret dan segera. DPR bersama pemerintah harus mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang agar beban rakyat bisa berkurang. Jika tidak, janji menampung aspirasi hanya akan dipandang sebagai retorika politik.

Suara Masyarakat: Harapan dan Kekecewaan

Beberapa perwakilan demonstran menyambut baik pernyataan Puan. Mereka menilai, setidaknya ada komitmen dari pimpinan DPR untuk mendengar suara rakyat. Namun, sebagian lainnya masih skeptis karena pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa janji politik sering kali tidak ditepati.

“Kami sudah sering menyampaikan aspirasi, tapi banyak yang tidak ditindaklanjuti. Semoga kali ini berbeda,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dalam wawancara usai aksi.

Kekecewaan ini menjadi catatan penting bagi DPR agar benar-benar membuktikan bahwa mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menindaklanjuti aspirasi rakyat.

Puan dan Posisi Strategisnya

Sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani memegang peran strategis dalam menentukan arah kebijakan parlemen. Dengan pengalamannya di dunia politik, Puan dianggap memiliki kemampuan untuk menjembatani suara rakyat dengan keputusan politik di Senayan. Apalagi, posisinya sebagai figur perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR memberikan simbol penting bagi keterwakilan perempuan dalam politik nasional.

Langkah Puan untuk menegaskan bahwa DPR akan mendengar aspirasi rakyat juga bisa dilihat sebagai upaya memperkuat legitimasi dirinya dan institusinya di tengah kritik publik yang semakin keras terhadap lembaga legislatif.

Kesimpulan

Pernyataan Puan Maharani mengenai aksi unjuk rasa pada 25 Agustus 2025 menegaskan kembali fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dengan berjanji menampung seluruh aspirasi dan membahasnya untuk perbaikan ke depan, Puan mencoba mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPR.

Tantangan terbesar ada pada bukti nyata bahwa aspirasi rakyat benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Jika DPR mampu melakukannya, maka kepercayaan rakyat akan meningkat. Namun jika tidak, kekecewaan akan semakin mendalam dan bisa berdampak pada stabilitas demokrasi.

Dengan demikian, momentum unjuk rasa ini seharusnya menjadi pengingat bahwa suara rakyat tidak boleh diabaikan. Demokrasi hanya bisa tumbuh sehat jika wakil rakyat benar-benar mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Share :