Perkuat Industri Musik, LMKN Hadirkan LMK di Daerah untuk Maksimalkan Penarikan Royalti

Navigasiin – Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan para pencipta lagu, pemusik, dan seluruh pihak yang terlibat dalam industri musik Indonesia. Salah satu langkah yang kini tengah menjadi sorotan adalah rencana LMKN menempatkan perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di berbagai daerah di Indonesia. 

Perkuat Industri Musik, LMKN Hadirkan LMK di Daerah untuk Maksimalkan Penarikan Royalti

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem penarikan dan distribusi royalti musik secara lebih merata hingga tingkat provinsi, bahkan kabupaten/kota. Dengan adanya perwakilan di daerah, LMKN optimistis bahwa potensi royalti yang selama ini belum terhimpun secara optimal bisa dimaksimalkan.

Latar Belakang Kebijakan

LMKN selama ini memiliki peran penting sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan memfasilitasi kegiatan LMK di Indonesia. LMK sendiri merupakan organisasi yang bertugas menghimpun royalti dari penggunaan karya musik di berbagai tempat, mulai dari restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, hingga konser musik dan acara-acara komersial. Namun, selama bertahun-tahun, penarikan royalti di tingkat daerah belum berjalan maksimal. Banyak pelaku usaha dan penyelenggara acara yang belum memahami kewajiban membayar royalti, atau bahkan belum terjangkau oleh sosialisasi LMK. Hal ini membuat potensi pendapatan royalti bagi para pencipta lagu menjadi tidak optimal. Ketua LMKN dalam rapat kerja yang digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada 11–13 Juli 2024, menegaskan bahwa penempatan LMK di daerah adalah bagian dari strategi besar untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan royalti. “Kita ingin memastikan setiap pemanfaatan karya musik yang bersifat komersial benar-benar terdata dan tertagih, sehingga para pencipta dan pemilik hak cipta mendapatkan haknya secara adil,” ujarnya.

Tujuan Penempatan LMK di Daerah

Penempatan perwakilan LMK di berbagai wilayah memiliki beberapa tujuan strategis, di antaranya:

1. Memperluas Jangkauan Penarikan Royalti: Dengan adanya perwakilan daerah, LMK dapat mendata dan menagih langsung kepada pelaku usaha yang memanfaatkan musik secara komersial.
2. Meningkatkan Kesadaran Hukum: Banyak pelaku usaha di daerah yang belum mengetahui kewajiban pembayaran royalti. Perwakilan daerah akan gencar melakukan sosialisasi.
3. Mempercepat Proses Penagihan: Selama ini, proses penagihan terkadang terhambat oleh jarak dan keterbatasan komunikasi. Kehadiran tim di lapangan akan mempercepat alur administrasi.
4. Menjamin Transparansi: Data penggunaan musik dan pembayaran royalti bisa langsung dipantau di daerah, sehingga distribusi ke pencipta lagu menjadi lebih transparan.
5. Memacu Pertumbuhan Industri Musik Lokal: Dengan royalti yang terkumpul lebih banyak, para musisi di daerah akan lebih termotivasi berkarya.

Tantangan yang Dihadapi

Meski langkah ini dinilai positif, LMKN menyadari ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah:

• Resistensi dari Pelaku Usaha: Masih ada pandangan bahwa musik adalah hiburan gratis yang bisa digunakan tanpa izin. Perubahan mindset ini membutuhkan waktu.
• Keterbatasan Data: Tidak semua daerah memiliki data akurat tentang pelaku usaha yang menggunakan musik secara komersial.
• Kapasitas SDM: Perwakilan LMK di daerah harus memiliki pemahaman hukum dan keterampilan komunikasi yang baik agar dapat menjelaskan aturan dengan benar.
• Penegakan Hukum: Meski Undang-Undang Hak Cipta sudah mengatur, implementasi di lapangan sering terhambat karena kurangnya dukungan aparat atau mekanisme penegakan yang lemah.

Dampak bagi Pencipta Lagu

Bagi para pencipta lagu, kebijakan ini membawa harapan besar. Selama ini, royalti sering kali hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Banyak musisi daerah yang merasa karyanya diputar di berbagai tempat, tetapi tidak pernah mendapatkan imbalan yang layak. Dengan adanya LMK di daerah, pendataan dan penarikan royalti akan lebih merata. Misalnya, sebuah kafe di kota kecil yang rutin memutar lagu-lagu populer akan tercatat sebagai pengguna komersial, sehingga pencipta lagu tersebut akan mendapatkan bagiannya. Selain itu, pencipta lagu di daerah yang tergabung dalam LMK juga bisa mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat. Jika karyanya digunakan tanpa izin, mereka dapat melapor melalui perwakilan daerah tanpa harus datang ke Jakarta atau kota besar lainnya.

Respons Pelaku Usaha

Sejumlah pelaku usaha memberikan tanggapan beragam terhadap kebijakan ini. Pemilik sebuah kafe di Yogyakarta mengaku tidak keberatan membayar royalti asalkan prosedurnya jelas. “Kami mendukung hak pencipta lagu, tapi mohon jangan sampai proses penagihannya membingungkan. Harus ada tarif yang jelas dan sosialisasi yang baik,” ujarnya. Sementara itu, manajer hotel di Makassar menilai kehadiran perwakilan LMK di daerah akan membantu mereka memahami kewajiban hukum. “Selama ini kami bingung mau bayar ke siapa. Kalau ada perwakilan resmi, tentu lebih jelas dan aman,” katanya.

Proses Implementasi

LMKN menargetkan penempatan LMK di daerah dilakukan secara bertahap mulai tahun ini. Tahap awal akan difokuskan pada provinsi dan kota dengan aktivitas industri hiburan tinggi, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Tahap selanjutnya akan merambah ke daerah dengan potensi wisata dan pusat keramaian, karena tempat-tempat tersebut biasanya menggunakan musik untuk menarik pengunjung. Setiap perwakilan daerah akan dilengkapi dengan sistem pencatatan digital yang terhubung langsung ke pusat, sehingga data real-time bisa dipantau.

Peran Teknologi dalam Penarikan Royalti

Salah satu terobosan yang akan diterapkan LMKN adalah penggunaan aplikasi berbasis cloud untuk mendata dan memantau penggunaan musik di lapangan. Perwakilan daerah bisa langsung memasukkan data penggunaan musik, jenis usaha, dan besaran royalti yang harus dibayarkan. Dengan sistem ini, transparansi akan lebih terjamin, dan pencipta lagu dapat memantau perkembangan penarikan royalti mereka melalui dashboard khusus.

Harapan ke Depan

Kebijakan penempatan LMK di daerah diharapkan menjadi titik balik bagi industri musik Indonesia. Bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan pencipta lagu, tetapi juga menciptakan ekosistem musik yang sehat dan berkelanjutan. Jika semua pihak mau bekerja sama – mulai dari LMKN, LMK, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah – maka sistem royalti yang adil dan transparan bisa terwujud. Pada akhirnya, langkah ini akan mendorong para musisi untuk terus berkarya, karena mereka tahu jerih payahnya akan dihargai secara layak.

Kesimpulan

Langkah LMKN menempatkan LMK di berbagai daerah adalah strategi yang visioner dan relevan dengan kebutuhan industri musik saat ini. Dengan pendekatan yang tepat, dukungan teknologi, dan sosialisasi yang masif, potensi royalti musik di Indonesia dapat dioptimalkan. Keberhasilan program ini akan menjadi kabar baik bagi ribuan pencipta lagu di tanah air, yang selama ini berjuang agar karyanya tidak hanya dinikmati, tetapi juga dihargai secara profesional. Kini, semua mata tertuju pada langkah nyata di lapangan, karena di sanalah kebijakan ini akan membuktikan efektivitasnya.

Share :