Beras Impor Rusak di Gudang, Bukti Gagalnya Tata Kelola Pangan Nasional?

Navigasi.in – Polemik mengenai impor beras kembali mencuat setelah laporan menyebutkan bahwa lebih dari 100.000 ton beras impor milik Perum Bulog terancam tak layak konsumsi pada tahun ini. Nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun. Kondisi ini menimbulkan keresahan publik sekaligus pertanyaan besar mengenai tata kelola pangan nasional, mulai dari perencanaan impor hingga distribusi ke masyarakat.

Beras Impor Rusak di Gudang, Bukti Gagalnya Tata Kelola Pangan Nasional?

Latar Belakang Kebijakan Impor Beras

Impor beras selalu menjadi isu sensitif di Indonesia. Sebagai negara agraris, idealnya kebutuhan beras dalam negeri dapat dipenuhi oleh produksi petani lokal. Namun, kenyataannya, pemerintah kerap memutuskan untuk melakukan impor dengan alasan menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP), menekan harga, dan mengantisipasi lonjakan kebutuhan menjelang hari besar keagamaan maupun menghadapi ancaman gagal panen.

Bulog, sebagai badan usaha milik negara yang ditugaskan mengelola cadangan pangan strategis, berperan penting dalam menyalurkan beras tersebut ke masyarakat. Sayangnya, pengelolaan impor tidak selalu berjalan mulus. Kali ini, laporan mengenai ratusan ribu ton beras impor yang menumpuk di gudang hingga berpotensi membusuk kembali memicu sorotan tajam.

Jumlah Beras yang Terancam Rusak

Berdasarkan laporan terbaru, jumlah beras impor Bulog yang berpotensi tidak layak konsumsi pada 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 100.000 ton. Jika dirupiahkan, nilai ekonominya mencapai Rp 1,2 triliun. Jumlah ini bukan hanya angka kerugian material, tetapi juga potensi hilangnya sumber pangan yang seharusnya bisa membantu jutaan masyarakat Indonesia.

Faktor utama yang menyebabkan beras terancam rusak adalah lamanya penyimpanan di gudang tanpa penyaluran yang signifikan. Beberapa gudang Bulog dilaporkan mengalami masalah ventilasi, sirkulasi udara, hingga kelembapan yang tidak ideal. Kondisi ini membuat beras rentan berubah warna, berbau, atau bahkan ditumbuhi kutu.

Faktor Penyebab Menumpuknya Beras Impor

1. Perencanaan Impor yang Tidak Akurat – Kritik utama yang muncul adalah perencanaan impor yang tidak mempertimbangkan kondisi produksi dalam negeri. Data yang tidak sinkron antara Kementerian Pertanian, BPS, dan Bulog sering menyebabkan kelebihan stok.
2. Distribusi yang Tersendat – Penyaluran beras impor kerap terkendala oleh regulasi, birokrasi, hingga keterbatasan jalur distribusi. Akibatnya, beras menumpuk terlalu lama di gudang.
3. Kebijakan Harga – Harga beras lokal yang berfluktuasi sering membuat beras impor tidak segera dilepas ke pasar. Bulog menunggu momentum yang tepat agar distribusi tidak merugikan petani, tetapi hal ini justru menambah risiko kerusakan.
4. Keterbatasan Infrastruktur Gudang – Sebagian besar gudang Bulog belum dilengkapi teknologi penyimpanan modern yang mampu menjaga kualitas beras dalam jangka panjang.

Potensi Kerugian Ekonomi dan Sosial

Kerugian senilai Rp 1,2 triliun bukanlah angka kecil. Selain berdampak pada keuangan negara, kerugian tersebut juga berimbas pada masyarakat. Jika stok beras rusak, pemerintah terpaksa kembali mengimpor untuk menutupi kekurangan cadangan pangan, yang berarti menambah beban keuangan negara.

Dari sisi sosial, kasus ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan pangan. Masyarakat yang mendengar kabar bahwa beras impor menumpuk dan membusuk di gudang bisa merasa geram, terlebih ketika harga beras di pasar masih tinggi.

Kritik dari Akademisi dan Pengamat Pangan

Sejumlah akademisi dan pengamat pangan menilai kasus ini sebagai bukti lemahnya tata kelola pangan nasional. Menurut mereka, pemerintah terlalu bergantung pada impor tanpa memperkuat produksi lokal. Selain itu, masalah transparansi dalam pengambilan keputusan impor juga menjadi sorotan.

Pakar ekonomi pangan juga menekankan bahwa kasus ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem distribusi. Padahal, dengan teknologi digital saat ini, seharusnya pemerintah bisa memprediksi kebutuhan beras secara lebih presisi, mengurangi risiko kelebihan stok.

Respon Pemerintah dan Bulog

Pihak Bulog mengakui adanya potensi kerusakan beras, tetapi menegaskan bahwa pihaknya masih berupaya menyalurkan stok tersebut melalui berbagai program, termasuk operasi pasar dan bantuan sosial. Pemerintah juga berencana memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mempercepat distribusi beras.

Namun, jawaban ini dianggap belum memadai oleh sejumlah pihak. Masyarakat menginginkan solusi jangka panjang, bukan sekadar kebijakan sementara yang hanya menunda masalah. Apalagi, kasus serupa sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Alternatif Solusi yang Ditawarkan

Ada beberapa rekomendasi yang diusulkan oleh para ahli untuk mengatasi masalah berulang ini:

• Modernisasi Gudang – Bulog perlu meningkatkan kualitas gudang penyimpanan dengan teknologi yang lebih canggih, misalnya sistem pendingin atau pengendali kelembapan otomatis.
• Perbaikan Data Produksi – Sinkronisasi data antara kementerian dan lembaga terkait harus diperkuat agar impor beras tidak dilakukan berlebihan.
• Digitalisasi Distribusi – Pemanfaatan big data dan AI dapat membantu memetakan kebutuhan beras di setiap daerah, sehingga distribusi lebih tepat sasaran.
• Peningkatan Peran Petani Lokal – Alih-alih bergantung pada impor, pemerintah perlu memperkuat insentif bagi petani agar produksi beras dalam negeri meningkat.

Kasus Serupa di Tahun-Tahun Sebelumnya

Masalah beras impor yang menumpuk bukanlah hal baru. Pada 2018, Bulog juga dilaporkan menyimpan ratusan ribu ton beras impor yang kualitasnya menurun akibat terlalu lama disimpan. Pada 2020 dan 2022, isu serupa muncul dengan angka kerugian yang juga fantastis. Fakta ini memperlihatkan bahwa masalahnya bukan sekadar teknis, melainkan sistemik.

Dampak terhadap Petani Lokal

Ironisnya, di tengah menumpuknya beras impor, petani lokal justru kerap mengeluhkan rendahnya harga gabah. Kebijakan impor yang tidak bijak bisa memperburuk posisi tawar petani, karena beras impor bersaing langsung dengan beras lokal di pasar. Jika kondisi ini terus terjadi, petani bisa kehilangan motivasi untuk meningkatkan produksi, yang pada akhirnya justru membuat Indonesia semakin bergantung pada impor.

Kesimpulan

Kabar mengenai 100.000 ton beras impor Bulog yang terancam tidak layak konsumsi pada tahun ini merupakan peringatan keras bagi tata kelola pangan nasional. Kerugian yang ditaksir mencapai Rp 1,2 triliun bukan sekadar masalah finansial, tetapi juga cermin dari kelemahan perencanaan, distribusi, dan infrastruktur penyimpanan. Tanpa reformasi mendalam, kasus serupa sangat mungkin terulang di masa depan.

Ke depan, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan impor, memperkuat data pangan, serta memperhatikan produksi petani lokal. Digitalisasi sistem distribusi, modernisasi gudang, dan transparansi kebijakan menjadi kunci agar beras yang masuk benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan justru menjadi tumpukan kerugian negara.

Share :